PA 98 Tolak Wapres Militer, Desak Prabowo Reshuffle Kabinet

PA 98 Tolak Wapres Militer, Desak Prabowo Reshuffle Kabinet
Presidium Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) melakukan pertemuan internal dan diskusi politik di Bandung, Minggu (15/11). Mereka menolak posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka nantinya diisi figur dari kalangan militer. Foto: Istimewa

PA 98 menilai persoalan itu perlu menjadi bagian dari pembahasan ketahanan ideologi, sosial, dan budaya nasional. Organisasi tersebut juga menekankan pentingnya menjaga nilai kebangsaan, Pancasila, serta karakter sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Meski demikian, Surya membedakan pembahasan ancaman negara dengan sikap organisasi mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, ancaman dapat muncul dari berbagai dimensi, tetapi posisi Wapres tetap harus berasal dari kalangan sipil.

Waspadai Menguatnya Peran Militer di Ranah Sipil

Selain membahas kebijakan pertahanan, PA 98 mengingatkan potensi meluasnya peran militer dalam kehidupan sipil dan politik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan kegiatan teritorial melalui program Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).

Baca Juga:Pekan Sastra Cirebon 2026 Hadirkan Pameran Naskah Kuno, Buka Kembali Jendela Pengetahuan Masa LaluPekan Sastra Cirebon 2026 'Megatruh' Ditutup Bedah Buku, Diskusi Sastra, dan Malam Puisi

PA 98 meminta pelaksanaan program tersebut diawasi agar tidak mengaburkan batas antara tugas pertahanan negara dan urusan pemerintahan sipil.

Surya menilai, penguatan institusi pertahanan harus berjalan seiring dengan profesionalisme militer, supremasi sipil, dan reformasi sektor keamanan.

Karena itu, PA 98 mendorong konsolidasi bersama aktivis, mahasiswa, dan kelompok pro-demokrasi untuk mengawal amanat Reformasi 1998, terutama terkait penghapusan Dwifungsi TNI.

Pertemuan tersebut juga membahas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. PA 98 mendesak Kapolri membuka hasil penyelidikan yang dapat disampaikan kepada publik.

Organisasi itu meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tersebut secara menyeluruh, mulai dari aktor yang terlibat, motif, jaringan, sumber pembiayaan, hingga tujuan tindakan.

Kemungkinan adanya operasi politik terorganisasi yang bertujuan mengganggu atau menggulingkan pemerintahan yang sah juga diminta untuk didalami secara profesional.

Apabila ditemukan bukti tindak pidana, termasuk dugaan makar, PA 98 meminta proses hukum dilakukan secara tegas dan transparan.

Baca Juga:Pengasuh Ponpes Ketitang Cirebon Sebut Bahtsul Masail Ruh NUIni Hukum Membuat dan Karnaval Ogoh-ogoh Hasil Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Cirebon

Namun, Surya mengingatkan agar penegakan hukum tidak digunakan untuk membungkam kritik atau kepentingan politik tertentu. Hak privasi dan kebebasan berpendapat masyarakat, termasuk aktivis, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan, harus tetap dilindungi.

Desak Prabowo Evaluasi dan Rombak Kabinet

PA 98 juga meminta Presiden Prabowo segera mengevaluasi kinerja kabinet dan melakukan perombakan atau reshuffle. Evaluasi tersebut dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Organisasi ini mengingatkan agar reshuffle tidak sekadar menjadi ajang pembagian jabatan atau akomodasi kepentingan elite partai politik.

0 Komentar