PA 98 Tolak Wapres Militer, Desak Prabowo Reshuffle Kabinet

PA 98 Tolak Wapres Militer, Desak Prabowo Reshuffle Kabinet
Presidium Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) melakukan pertemuan internal dan diskusi politik di Bandung, Minggu (15/11). Mereka menolak posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka nantinya diisi figur dari kalangan militer. Foto: Istimewa

Presiden diminta membuka ruang lebih luas bagi kalangan profesional, teknokrat, akademisi, dan masyarakat sipil yang memiliki kompetensi serta rekam jejak yang jelas.

Evaluasi kabinet, menurut PA 98, juga perlu menyentuh kemampuan pemerintah menangani berbagai persoalan, seperti kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, tata kelola pertanahan, serta konflik agraria.

Di luar persoalan politik dan pertahanan, PA 98 menempatkan masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai agenda penting.

Baca Juga:Pekan Sastra Cirebon 2026 Hadirkan Pameran Naskah Kuno, Buka Kembali Jendela Pengetahuan Masa LaluPekan Sastra Cirebon 2026 'Megatruh' Ditutup Bedah Buku, Diskusi Sastra, dan Malam Puisi

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi kenaikan harga kebutuhan pokok, pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK), upah buruh, biaya pendidikan, reforma agraria, bencana, karhutla, hingga perlindungan satwa langka.

Sekretaris Jenderal PA 98, Lukman Nurhakim, mengatakan organisasinya juga akan mengawasi berbagai program strategis pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, energi, pangan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam.

“PA 98 juga menyatakan akan mengawasi berbagai program strategis pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, energi, pangan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam,” kata Lukman.

Ia menegaskan, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dijalankan. Manfaat bagi masyarakat dan transparansi pelaksanaannya juga harus menjadi ukuran.

“Keberhasilan program pemerintah harus diukur berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat, efektivitas pelaksanaan, transparansi pembiayaan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Dalam diskusi itu, PA 98 turut menyinggung fenomena deep state, oligarki, konflik kepentingan, serta kemungkinan adanya jaringan kekuasaan informal yang memengaruhi pengambilan keputusan di luar mekanisme demokrasi formal.

Siapkan Diskusi Publik 25-26 November 2026

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, PA 98 berencana menggelar diskusi publik pada 25–26 November 2026. Forum itu akan melibatkan akademisi, mahasiswa, aktivis, buruh, dan berbagai elemen masyarakat sipil.

Baca Juga:Pengasuh Ponpes Ketitang Cirebon Sebut Bahtsul Masail Ruh NUIni Hukum Membuat dan Karnaval Ogoh-ogoh Hasil Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Cirebon

Diskusi tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas perkembangan politik nasional sekaligus merumuskan sikap resmi organisasi.

PA 98 juga berencana memperluas komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat dan partai politik melalui media massa, media sosial, podcast, wawancara, serta dialog publik.

Surya menegaskan, organisasinya tetap membuka ruang komunikasi dengan pemerintah maupun berbagai kekuatan politik. Namun, hal itu tidak berarti PA 98 akan meninggalkan sikap kritis terhadap kekuasaan.

0 Komentar