Sekda Jabar: Jangan Ada Warga Kehilangan Hak Akibat Salah Pendataan!

Sekda Jabar: Jangan Ada Warga Kehilangan Hak Akibat Salah Pendataan!
Sekda Jabar Herman Suryatman memaparkan data Perlinsos Digital saat memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan di 27 kabupaten/kota. Foto: Dok. Pemprov Jabar

​CIREBONINSIDER.COM — Pemprov Jawa Barat mengambil langkah tegas dalam menuntaskan persoalan kemiskinan. Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, mewajibkan seluruh 27 kabupaten dan kota untuk segera mempercepat implementasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

​Langkah ini bukan sekadar urusan administrasi birokrasi, melainkan penyelamatan hak dasar warga yang terancam hilang akibat karut-marut pendataan di lapangan.

​”Ini menyangkut nasib rakyat. Kalau tidak teradministrasi dengan baik, mereka tidak akan mendapatkan haknya,” tegas Herman saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Perlinsos Digital di Plataran Gedung Sate, Bandung.

Baca Juga:Keramik Rumah dan Status Wiraswasta Buat Bansos Hangus, Kelemahan Sistem Desil Dibongkar DPR​Sinyal Bahaya Keadilan Data, Keresahan Desil DTSEN di Kota Cirebon Memanas

​Separuh Masalah Kemiskinan Tuntas Lewat Perlinsos

​Bagi Pemprov Jabar, Perlinsos diposisikan sebagai instrumen kunci penanganan kemiskinan yang paling efektif.

​Herman memaparkan target taktisnya: jika program perlindungan sosial tepat sasaran menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, maka separuh dari persoalan kemiskinan di Jawa Barat dipastikan tuntas.

​”Perlinsos bagian dari penanganan kemiskinan. Kalau masyarakat miskin mendapatkan Perlinsos, maka akan menangani setengahnya kemiskinan,” ujar Herman di hadapan 27 Kepala Dinas Sosial se-Jawa Barat.

​Bidik Sasaran Tepat: Warga Desil 1 hingga Desil 5

​Strategi intervensi Pemprov Jabar kini semakin presisi berbasis data kesejahteraan sosial yang terintegrasi. Sasaran utamanya adalah kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 5.

​Kelompok desil terbawah ini merupakan kategori prioritas yang paling rentan secara ekonomi dan berhak sepenuhnya menerima berbagai skema perlinsos serta bantuan sosial (bansos).

​Melalui digitalisasi data yang merata di 27 wilayah, celah bagi data fiktif maupun warga berhak yang terlewat (exclusion error) dapat ditekan seminimal mungkin secara transparan dan akuntabel.(*)

0 Komentar