CIREBONINSIDER.COM — Kasus dugaan keracunan massal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon memicu alarm darurat. Insiden yang kembali menimpa puluhan siswa ini terjadi hanya berselang beberapa hari setelah seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meneken pakta integritas.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon bersama Forum Cirebon Bersatu (FCB) mendesak evaluasi total dan penegakan sanksi tanpa kompromi demi keselamatan anak-anak sekolah.
Titik Kritis: Ketika Program Gizi Ancam Kesehatan Siswa
Program nasional untuk memperkuat gizi anak bangsa kini berada di bawah sorotan tajam. Alih-alih mendatangkan kesehatan, kelemahan standar operasional dapur penyedia justru berujung pada insiden keracunan berulang di Kota Cirebon.
Baca Juga:DPRD Cirebon Desak Evaluasi Total SPPG Usai Ratusan Siswa Keracunan MBGBGN Sikat Calo Dapur MBG, Insentif "Buta" Rp6 Juta Per Hari Resmi Dihapus!
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Griya Sawala, pimpinan dewan, komisi terkait, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga perwakilan dinas kesehatan duduk satu meja untuk menguliti akar masalah di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, SH, menegaskan bahwa lembaganya konsisten mengawal kepatuhan terhadap pakta integritas yang disepakati bersama BGN dan para kepala SPPG.
“Jika SPPG bermasalah, konsekuensinya sudah tertuang dalam pakta integritas, semua berproses hukum. Hal ini semata-mata untuk melindungi kesehatan anak-anak Kota Cirebon,” ujar Harry.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, M.Pd., menilai insiden ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman serius bagi jiwa siswa. DPRD mendesak seluruh dapur SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) aktif dari Dinas Kesehatan sebagai syarat mutlak operasional.
Suara Publik: Protokol Ketat dan Evaluasi Total Dapur Gizi
Tekanan publik turut disuarakan oleh Koordinator Lapangan FCB, Muhammad Hayat. Meski desakan awal sempat menyuarakan penutupan seluruh SPPG, massa aksi akhirnya memilih jalur pengawalan ketat berbasis rekomendasi konstruktif kepada pemerintah daerah.
FCB mengajukan sejumlah poin krusial untuk mengamankan rantai pasok makanan:
– Protokol Food Tasting: Mewajibkan uji cicip oleh pengawas sekolah sebelum makanan didistribusikan ke siswa.
– Arsip Sampel Menu: Setiap dapur SPPG wajib menyimpan sampel cadangan dari seluruh menu harian selama 2×24 jam untuk keperluan uji laboratorium jika terjadi insiden.
