CIREBONINSIDER.COM — Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kota Cirebon akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu reaksi keras. DPRD Kota Cirebon secara tegas mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sanksi Hukum untuk Unsur Pidana
Pernyataan ini mengemuka saat pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon menerima audiensi dari Serikat Mahasiswa Bersama Rakyat (SMBR) di Gedung DPRD, Kamis (22/10/2026).
Mahasiswa menuntut penanganan kasus keracunan ini tidak boleh setengah-setengah. Sanksi administratif semata dinilai tidak cukup memberikan efek jera.
Baca Juga:BGN Sikat Calo Dapur MBG, Insentif "Buta" Rp6 Juta Per Hari Resmi Dihapus!BGN Kunci Dapur MBG, Pemasok Lokal Wajib Didahulukan, Tengkulak Kakap Dilarang Masuk
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, SH, didampingi Wakil Ketua Komisi III, Syarifudin, SH, memastikan pihaknya mendukung penuh proses hukum.
Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian fatal, penindakan hukum harus berjalan. “Bukan hanya diberhentikan sementara saja, tapi kalau ada unsur kesengajaan, ya harus dipidanakan secara tegas,” ujar Harry.
Sidak Dadakan dan Pemanggilan Massal SPPG
Sebagai respon cepat atas aspirasi publik dan keselamatan anak sekolah, langkah taktis langsung diambil di lapangan:
– Inspeksi Mendadak (Sidak): Ketua DPRD bersama Komisi III langsung turun ke lapangan meninjau langsung SPPG yang menjadi sumber dapur umum terkait insiden.
– Evaluasi SOP Ketat: Komisi III menjadwalkan pemanggilan seluruh pengelola SPPG di Kota Cirebon guna mengaudit ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengolahan dan distribusi pangan.
– Supervisi Dinas Terkait: DPRD memastikan pengawasan lintas instansi diperketat agar standar higienitas dan gizi benar-benar terjaga tanpa kompromi.
Isu Multi-Krisis: Karhutla hingga BBM Bersubsidi
Selain menyoroti skandal gizi MBG, aksi mahasiswa SMBR juga menyuarakan sejumlah isu krusial yang mendesak untuk segera diselesaikan:
Baca Juga:BGN Gandeng JICA Adopsi Sistem Makan Sekolah Jepang untuk Program MBGBGN Kunci Celah Keracunan Massal, Rem Standar Ketat Makan Bergizi Gratis Resmi Diterapkan
– Darurat Karhutla: Percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta desakan peningkatan status kebencanaan.
– Penegakan Hukum Lingkungan: Menangkap aktor intelektual di balik pembakaran hutan.
– Krisis Energi & Ekonomi: Pengawasan ketat ketersediaan serta distribusi BBM bersubsidi di tengah tekanan stabilitas nilai tukar rupiah.
Cegah Tragedi Berulang pada Program Strategis
Program Makan Bergizi Gratis merupakan pilar penting peningkatan kualitas SDM nasional. Namun, insiden di Cirebon menjadi alarm keras bagi rantai pasok logistik pangan anak sekolah.