CIREBONINSIDER.COM— Usulan anggaran Pilkada Kota Cirebon 2029 senilai Rp62,3 miliar memicu perdebatan sengit. Angka ini melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding periode sebelumnya yang berada di kisaran Rp25 miliar.
Lonjakan drastis ini langsung diadang oleh DPRD Kota Cirebon. Komisi I menegaskan belum bisa mengetok palu usulan tersebut demi menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari ancaman defisit di tengah ketatnya ruang fiskal.
Rem Darurat APBD: Alasan DPRD Tahan Anggaran Jumbo
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, SH, memastikan pihaknya tidak akan mengambil keputusan sepihak. Pembahasan anggaran besar ini wajib melibatkan eksekutif secara matang agar tidak mengorbankan pos belanja publik lainnya.
Baca Juga:Sinyal Bahaya Fiskal Pilkada Cirebon, Wali Kota Warning Dana Cadangan, Bawaslu Geber Pengawasan Non TahapanKeragaman Indonesia Sangat Kompleks, Peneliti: Pilkada Tak Sepatutnya Diseragamkan
Dalam waktu dekat, DPRD segera memanggil BPKPD, Bagian Hukum, dan Bagian Pemerintahan Setda untuk menguji efisiensi lintas sektor. Dewan ingin membedah pos belanja mana yang bisa dipangkas tanpa melanggar tahapan utama.
Kendala lain yang disorot adalah belum adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait dana cadangan pemilu dari pihak eksekutif. Tanpa payung hukum tersebut, skema tabungan anggaran secara bertahap setiap tahun masih abu-abu. Agung menegaskan bahwa keputusan ini harus lahir dari titik temu yang pas antara legislatif dan eksekutif.
Penjelasan KPU: Logistik, Petugas Ad Hoc, dan Ledakan Pemilih
Di sisi lain, Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, blak-blakan mengungkap alasan di balik bengkaknya anggaran tersebut. Lonjakan angka Rp62,3 miliar merupakan hasil evaluasi riil dari pelaksanaan pemilihan sebelumnya.
Pertumbuhan jumlah pemilih menjadi faktor utama yang mendongkrak kebutuhan logistik dan penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, eskalasi skala pemilu menuntut penambahan petugas badan ad hoc sekaligus peningkatan kualitas bimbingan teknis (bimtek) agar penyelenggaraan pemilu berjalan lancar tanpa celah kesalahan.
Meski demikian, KPU melunak. Menanggapi desakan dewan, KPU mulai meracik skenario anggaran alternatif yang lebih moderat agar pesta demokrasi tetap berjalan optimal dengan biaya yang lebih efisien bagi keuangan daerah.
Menuju Solusi Moderat: Menjaga Demokrasi dan Kesehatan Fiskal
Dinamika anggaran Pilkada Cirebon 2029 memberikan ujian penting bagi tata kelola keuangan daerah. Di satu sisi, integritas elektoral dan kesejahteraan petugas di lapangan adalah harga mati. Di sisi lain, kesehatan fiskal daerah demi pembangunan publik tidak boleh dikorbankan begitu saja.