CIREBONINSIDER.COM — Peringatan HUT ke-8 Bawaslu Kota Cirebon menjadi momentum krusial bagi peta politik lokal. Di balik pemotongan tumpeng dan tasyakuran kemerdekaan, ada peringatan penting yang ditiupkan Pemerintah Kota Cirebon: ancaman celah anggaran Pilkada mendatang.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan pentingnya persiapan fiskal daerah jauh sebelum tahapan pesta demokrasi dimulai.
”Dana cadangan masih belum dibahas. Harus sudah mulai tahun depan,” ujar Edo di Kantor Bawaslu Kota Cirebon.
Baca Juga:Investasi Demokrasi: Curi Start sejak 2026, Bawaslu Kota Cirebon Gembleng Gen Z Jadi 'Benteng' Pemilu 2029Jaga Marwah Demokrasi 2029, Bawaslu Kabupaten Cirebon Gandeng PMII ‘Kepung’ Politik Uang
Langkah cepat ini menjadi krusial mengingat lonjakan belanja pegawai dan beban operasi daerah yang terus merangkak naik setiap tahun.
Proyeksi Beban Fiskal Demokrasi
KPU dan Bawaslu Kota Cirebon telah menyerahkan draf usulan anggaran. Namun, Pemkot Cirebon harus menyaring angka tersebut secara realistis demi menjaga stabilitas APBD.
– KPU Kota Cirebon: Berkas usulan anggaran resmi telah masuk dan kini menanti penyesuaian pos honorarium serta logistik.
– Bawaslu Kota Cirebon: Tahap pengkajian internal sedang berjalan untuk mengantisipasi eskalasi biaya pengawasan lapangan.
– Pemkot Cirebon: Evaluasi kemampuan fiskal terus dilakukan sebagai dasar pembentukan Raperda Dana Cadangan Pilkada.
”Pastinya setiap tahun ada kenaikan, baik belanja pegawai maupun yang lainnya. Itu menjadi tanggung jawab daerah,” Kata Effendi Edo, Wali Kota Cirebon.
Mengunci Celah di Luar Tahapan
Bawaslu menegaskan peran lembaga tak boleh mati suri usai rekapitulasi suara selesai. Fokus pengawasan kini bergeser pada pemeliharaan ekosistem politik yang sehat.
Baca Juga:Targetkan Pemilih Pemula, Program 'Bawaslu Mengajar' Siap Masuk Ruang Kelas SMK di CirebonInvestasi Demokrasi 2029, Bawaslu Cirebon Cetak Pengawas Militan dan Masuk ke Ruang Kelas
– Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB): Menyisir pemilih pemula dan migrasi penduduk agar tak ada hak pilih yang hilang.
– Verifikasi Parpol Berkelanjutan: Memastikan keabsahan keanggotaan partai secara aktual di lapangan.
– Benteng Edukasi Pemilih: Mengikis potensi politik uang lewat keterlibatan warga secara langsung.
Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah, menyebut masa non-tahapan justru menjadi waktu terbaik untuk memperkuat fondasi kelembagaan.
Invasi Literasi: Menjangkau Gen Z dan Perguruan Tinggi
Edukasi politik di Cirebon kini tak lagi bergaya konvensional. Bawaslu menyasar kelompok pemilih pemula yang mendominasi porsi suara.
Rekam Jejak Edukasi Politik Cirebon:- Jangkauan Sekolah: Menjangkau lebih dari 66 SMA/SMK sederajat.- Partisipasi Siswa: Melibatkan 500 pelajar sebagai pengawas partisipatif pemula.- Elemen Masyarakat: Mengedukasi 500 warga dari pelbagai sektor komunitas.