– Pengawasan Partisipatif: Melibatkan komite sekolah dan perwakilan orang tua guna memeriksa kelayakan fisik makanan (aroma, rasa, dan tampilan) saat tiba di sekolah.
– Evaluasi Skema Terpusat: Meminta BGN mengevaluasi kapasitas produksi dapur SPPG berskala besar dan membuka opsi desentralisasi melalui kantin atau koperasi sekolah terverifikasi.
– Sanksi Tegas dan Pemulihan Korban: Menuntut penghentian sementara operasional SPPG bermasalah, pemutusan kontrak permanen (blacklist) bagi vendor pelanggar, serta tanggung jawab penuh biaya pengobatan dan pemulihan trauma psikologis bagi siswa terdampak.
Baca Juga:DPRD Cirebon Desak Evaluasi Total SPPG Usai Ratusan Siswa Keracunan MBGBGN Sikat Calo Dapur MBG, Insentif "Buta" Rp6 Juta Per Hari Resmi Dihapus!
Audiensi strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Komisi III DPRD Kota Cirebon, termasuk R. Endah Arisyanasakanti dan Stanis Klau, yang berkomitmen mengawal implementasi rekomendasi tersebut hingga tuntas di tingkat eksekutif dan BGN.(*)
