RUU Perampasan Aset Sah ke Paripurna, Harta Koruptor di Atas Rp1 Miliar Tetap Dirampas Meski Pelaku Kabur

RUU Perampasan Aset Sah ke Paripurna, Harta Koruptor di Atas Rp1 Miliar Tetap Dirampas Meski Pelaku Kabur
Rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati naskah RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (18/11/2026). Foto: Doc DPR RI

​CIREBONINSIDER.COM — Era koruptor dan pelaku investasi bodong menikmati harta haram di balik pelarian segera berakhir. Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Pembicaraan Tingkat I, Rabu (18/11/2026).

​Kesepakatan bulat dari seluruh fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, ini membawa regulasi yang lama dinanti publik tersebut selangkah lagi menuju pengesahan. Naskah RUU dijadwalkan langsung dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

​”Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin jalannya rapat, yang langsung disambut kata setuju oleh seluruh peserta sidang.

Baca Juga:Pekan Sastra Cirebon 2026 Hadirkan Pameran Naskah Kuno, Buka Kembali Jendela Pengetahuan Masa LaluPekan Sastra Cirebon 2026 'Megatruh' Ditutup Bedah Buku, Diskusi Sastra, dan Malam Puisi

​Terobosan paling tajam dalam regulasi baru ini adalah penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana. Artinya, negara tidak lagi bergantung pada proses penghukuman fisik pelakunya untuk menyita harta hasil kejahatan.

​Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menegaskan aturan ini sengaja dirancang untuk menutup celah hukum yang selama ini kerap dimanfaatkan para pelaku kejahatan kerah putih. Negara tetap berwenang mengejar dan menyita aset meski proses pidana terhenti karena tersangka melarikan diri, mengalami sakit keras permanen, hingga meninggal dunia.

​”Dengan adanya RUU Perampasan Aset ini, mudah-mudahan ada efek jera bagi siapa pun yang berniat melakukan korupsi. Jadi, bukan hanya perkara pidananya yang diselesaikan, tetapi hartanya juga akan terus dikejar,” ujar Rikwanto kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

​Ia menambahkan, aset yang baru terendus setelah vonis pidana pelaku berkekuatan hukum tetap pun tetap bisa dieksekusi negara.

“Aset itu bisa ditelusuri, diverifikasi, kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan perampasan. Tidak harus mengulang lagi proses tindak pidananya,” jelasnya.

​Agar penegakan hukum berjalan proporsional dan tidak membebani administrasi negara, Komisi III menyepakati pembatasan nilai objek sitaan. Pembahasan mengerucut pada penetapan ambang batas minimal aset yang dapat dirampas sebesar Rp1 miliar.

0 Komentar