Tak hanya membidik koruptor kelas kakap, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman mengungkapkan bahwa aturan ini turut menyasar kejahatan berbasis teknologi informasi. Kasus penipuan dan penggelapan berskala luas seperti investasi bodong serta perdagangan saham bodong kini resmi masuk dalam radar perampasan aset.
”Undang-undang ini bersifat ultimum remedium atau menjadi lapisan hukum berikutnya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang tetap berjalan,” terang Rikwanto. Habiburokhman pun menegaskan bahwa aturan ini tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelum menandatangani naskah bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah, Panja telah merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Baca Juga:Pekan Sastra Cirebon 2026 Hadirkan Pameran Naskah Kuno, Buka Kembali Jendela Pengetahuan Masa LaluPekan Sastra Cirebon 2026 'Megatruh' Ditutup Bedah Buku, Diskusi Sastra, dan Malam Puisi
Proses penyempurnaan norma tersebut juga melibatkan hampir 100 elemen masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), mulai dari akademisi, mahasiswa, ulama, aktivis, hingga praktisi hukum.
”Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan, demi mewujudkan RUU Perampasan Aset yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.
Dalam naskah final yang disepakati, negara mengatur secara ketat alur perampasan mulai dari penelusuran, pemblokiran transaksi, penyitaan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk mencegah praktik salah sita, regulasi ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik melalui beban pembuktian yang berimbang.
Aset yang berhasil dirampas nantinya dioptimalkan untuk memulihkan kerugian para korban tindak pidana sekaligus dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas. Pengelolaannya pun diserahkan kepada badan khusus yang berkompeten merawat dan melelang aset secara profesional, lengkap dengan pengawasan badan independen serta sistem informasi digital agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang aparat.
”Koruptor jangan sampai menikmati hasil-hasil korupsinya, termasuk ketika aset itu disimpan melalui orang lain. Kita akan kejar aset-aset yang memang memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi,” pungkas Rikwanto.(*)
