CIREBONINSIDER.COM – Ketimpangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil di tingkat akar rumput kerap menjadi batu sandungan pembangunan daerah. Menyadari celah tersebut, Bupati Indramayu Lucky Hakim mengambil langkah taktis dengan menjemput bola komunikasi langsung bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah itu diwujudkan melalui forum Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah yang digelar secara virtual dari Indramayu Command Center, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan strategis yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, ini mempertemukan para kepala daerah untuk membedah dinamika tata kelola pemerintahan terkini.
Baca Juga:Pelantikan PC IPNU Indramayu, Bupati Lucky Hakim Tantang Pemuda Kawal Indramayu REANGSentil Fenomena Pemelintiran Sosmed, Lucky Hakim Dorong Standar Tinggi Pers di Indramayu
Bagi Kabupaten Indramayu, forum ini bukan sekadar agenda seremonial rutin. Lucky Hakim memanfaatkannya sebagai panggung untuk memaparkan rapor perkembangan pembangunan sekaligus membuka meja diskusi terkait hambatan teknis yang dihadapi Pemkab Indramayu di lapangan.
Dalam dinamika otonomi daerah, sinkronisasi regulasi sering kali menjadi tantangan utama. Banyak program prioritas daerah membutuhkan dukungan fleksibilitas aturan maupun kucuran anggaran dari pemerintah pusat agar eksekusinya tidak tersendat.
Di hadapan Dirjen Otda, Lucky menekankan pentingnya penyelarasan antara arah kebijakan nasional dengan karakteristik lokal masyarakat pesisir dan agraris seperti Indramayu. Pendekatan top-down dari pusat harus bertemu secara presisi dengan kebutuhan bottom-up warga di tingkat desa dan kecamatan.
”Komunikasi yang terbuka antara daerah dan pusat adalah kunci. Kita ingin memastikan program pembangunan nasional bisa dieksekusi secara efektif di Indramayu tanpa mengesampingkan kebutuhan riil masyarakat lokal,” tegas Lucky dalam forum tersebut.
Kehadiran Cheka Virgowansyah sebagai pimpinan diskusi memberikan bobot tersendiri bagi jalannya rembuk. Sebagai nakhoda Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, masukan dari para kepala daerah menjadi bahan baku penting bagi Kemendagri dalam merumuskan evaluasi kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Isu efisiensi birokrasi, percepatan serapan anggaran pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam pertukaran gagasan tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu memangkas sekat-sekat administratif yang selama ini memperlambat laju program kerja di daerah.
Langkah proaktif Bupati Indramayu ini juga sejalan dengan tuntutan publik terhadap transparansi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Masyarakat tidak lagi sekadar menunggu janji politik, melainkan menuntut dampak nyata dari setiap kebijakan yang diambil pimpinan daerahnya.
