CIREBONINSIDER.COM — Di tengah masifnya potongan visual dan caption provokatif di media sosial, narasi publik makin rentan dipelintir. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama insan pers memperkuat benteng verifikasi dan independensi langsung dari daerah.
Pesan tegas ini disampaikan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, saat menghadiri pelantikan Pengurus DPC Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Indramayu periode 2026–2029 di Hotel Grand Trisula, Selasa (29/9/2026).
Dalam momentum tersebut, Maskani resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPC PJI Indramayu. Agenda ini menandai langkah awal penguatan peran organisasi dalam membina jurnalis lokal agar semakin profesional.
Baca Juga:Lapas Indramayu x Lucky Hakim, Dari Melon Golden hingga Inovasi Biogas Septic TankIndramayu Berguru Peta Pajak ke Tangsel, Gebrakan Lucky Hakim Sapu Celah Lahan Siluman
Sorotan Lucky Hakim: Bahaya Narasi Tanpa Konteks
Bupati Lucky Hakim mengingatkan bahaya jurnalisme warga di media sosial yang sering mengabaikan kaidah utuh dalam menyampaikan berita. Satu sudut pandang foto dengan naskah spekulatif berpotensi menyesatkan publik dan memelintir fakta riil.
”Kadang media sosial menangkap satu gambar dari satu sudut pandang. Narasi dan caption-nya bisa membahayakan, menyesatkan, atau memelintir fakta. Media arus utama harus punya narasumber yang jelas dan terdokumentasi,” tegas Lucky Hakim.
Ia menegaskan, pemerintah daerah sangat membutuhkan pengawasan, kritik membangun, serta masukan objektif dari pers. Fungsi kontrol sosial inilah yang menjaga tata kelola pemerintahan tetap berada pada koridor hukum dan kepentingan masyarakat.
Pencapaian Baru: Indramayu Jadi Pelopor UKW Luar Jakarta
Menanggapi tantangan era digital, Ketua Umum PJI Pusat, Hartanto Boechori, mengungkapkan terobosan penting. Indramayu resmi menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang dipercaya menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PJI di luar Jakarta.
Langkah strategis ini mencakup tiga fokus utama pengembangan pers daerah:
pertama, Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan, yakni membekali wartawan daerah melalui pelatihan etika verifikasi dan pemahaman hukum pers agar terhindar dari kekeliruan narasi.
kedua, Filterasi Disinformasi, yaitu memastikan karya jurnalistik yang dipublikasikan telah melalui verifikasi ketat berbasis data teruji, bukan sekadar kejar tayang.
ketiga, Perlindungan Koridor Hukum, yaitu mendorong penanganan sengketa pemberitaan agar senantiasa mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Baca Juga:Bebas Pungli! Diskominfo Indramayu Tambah Jadi 13 Layanan Gratis dan Luncurkan Aplikasi Semanis MaduBupati Lucky Hakim Warning ASN Indramayu Pasca Lebaran: Jangan Alergi Kritik di Media Sosial
”PJI terus membina anggota agar menjadi jurnalis yang benar-benar profesional, kritis, dan terkoordinasi,” ujar Hartanto.