DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun, Ini Poin Kuncinya

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun, Ini Poin Kuncinya
Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Foto: Dok. DPR RI

​Pertama adalah badan pengelola aset yang bertugas mengelola aset rampasan secara terpadu berbasis teknologi informasi. Pemisahan ini sengaja dirancang untuk mencegah konflik kepentingan.

​”Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” jelas Habiburokhman usai rapat.

​Ia menambahkan, pemisahan fungsi tersebut juga merujuk pada praktik di negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Baca Juga:RUU Perampasan Aset Sah ke Paripurna, Harta Koruptor di Atas Rp1 Miliar Tetap Dirampas Meski Pelaku Kabur​Tekan Kerawanan Korupsi, Pemkab Cirebon dan BPKP Jabar Sisir Anggaran 412 Desa

​Kedua adalah badan pengawas yang berdiri sendiri. Lembaga ini disiapkan sebagai pagar pengaman agar kewenangan perampasan aset tidak melenceng.

​”Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” tegas Habiburokhman.

​Terkait mekanisme pengangkatan badan pengawas yang melibatkan Presiden dan DPR, Habiburokhman menilai hal itu wajar dalam sistem ketatanegaraan. Ia menyebut pola saling kontrol antara eksekutif dan legislatif juga berjalan pada lembaga seperti KPK dan Komisi Yudisial.

​Ujian di Lapangan: Integritas Aparat dan Budaya Hukum

​Payung hukum yang kuat baru separuh perjalanan. Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengingatkan bahwa keberhasilan undang-undang ini sangat bergantung pada pelaksana di lapangan.

​”Sebuah undang-undang akan mencapai tujuannya, bila selain undang-undang itu sudah lengkap, memadai, cukup, tapi dibutuhkan aparat yang baik, yang siap, yang jujur, itu sudah dua ya, undang-undang, aparat yang baik, yang jujur, dan yang ketiga budaya masyarakat. Jadi undang-undang yang bagus enggak berarti apa-apa kalau aparatnya tidak siap,” kata Wayan.

​Menurut politikus PDI-Perjuangan itu, rekrutmen aparat penegak hukum harus transparan dan akuntabel, lalu diikuti pengawasan berkelanjutan. Ia juga menilai badan pengawas perampasan aset harus benar-benar berada di luar sistem internal, berbeda dengan model dewan pengawas di KPK yang dinilai masih memiliki unsur orang dalam.

0 Komentar