Kawal Giant Sea Wall 575 Km, DPR Ingatkan Nasib Nelayan, Tambak Pantura, hingga Uji Publik

Kawal Giant Sea Wall 575 Km, DPR Ingatkan Nasib Nelayan, Tambak Pantura, hingga Uji Publik
Komisi IV DPR RI mengingatkan BOPPJ agar proyek Giant Sea Wall Pantura Jawa tidak menggusur ruang hidup nelayan dan tambak warga sekaligus membuka uji publik dalam RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Doc DPR RI 

CIREBONINSIDER.COM — Ambisi membangun Giant Sea Wall (GSW) sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara (Pantura) Jawa mulai diuji di parlemen. Bukan hanya soal desain beton dan tata kelola anggaran, proyek raksasa ini juga dituntut memastikan ruang hidup nelayan kecil dan petambak tidak tergusur.

​Sorotan ganda itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat perdana itu membahas struktur organisasi BOPPJ sekaligus membedah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 senilai Rp481,11 miliar.

​Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa berisiko bersinggungan langsung dengan jalur kapal nelayan, area konservasi, hingga suplai air tambak udang dan bandeng di sepanjang Pantura.

Baca Juga:Giant Sea Wall Pantura Jangan Cuma Beton, DPR Tagih Benteng Hijau dan Perlindungan WargaDilema Segmen 8, Giant Sea Wall Cirebon Jangan Gulung Nasib Nelayan

​”Jangan sampai nanti Giant Sea Wall ini niat kita baik, tetapi komunikasi dengan masyarakat pesisirnya kurang,” ujar Riyono usai rapat.

​Jangan Perlakukan Warga Pesisir Seperti Robot

​Berbekal pengalaman lebih dari dua dekade mendampingi komunitas pesisir, legislator asal Dapil Jawa Tengah IV itu mengingatkan agar pendekatan proyek tidak melulu bersifat teknokratis. Menurut politisi Fraksi PKS tersebut, warga pesisir memiliki dinamika sosial dan mata pencaharian yang wajib diajak bicara sejak awal.

​”Ini kan bukan robot yang harus kemudian diajak ngobrol panjang dan tentu kawan-kawan NGO, kawan-kawan aktivis semua harus dilibatkan untuk memastikan bahwa satu, sumber penghidupan masyarakat kecil, pembudidaya, dan nelayan kecil tidak boleh diganggu, ada zona tangkap yang mereka harus lindungi,” tegasnya.

​Ia juga meminta BOPPJ menyelaraskan pemetaan zona ekonomi pesisir bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelum konstruksi dimulai. Pasokan air untuk sentra budidaya udang dan bandeng di Pantura tidak boleh terputus akibat struktur tanggul.

​”Kemudian yang kedua adalah zona budidaya, ini juga penting untuk kita pastikan dengan Giant Sea Wall ini tidak akan mengganggu pasokan. Untuk kepentingan pembudidaya terutama pembudidaya di wilayah Pantura itu budidaya mulai dari budidaya udang, budidaya bandeng ini kan banyak,” imbuh Riyono.

0 Komentar