Desakan Uji Publik dan Peringatan Anti-Rente
Nada kritis serupa disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Rokhmin Dahuri. Merujuk praktik tata ruang pesisir di Seattle, Amerika Serikat, ia mendesak BOPPJ membuka ruang uji publik (public hearing) dengan melibatkan ilmuwan lintas disiplin agar desain proyek tidak menyisakan lubang teknis, termasuk absennya intervensi atas penurunan muka tanah (land subsidence) yang mencapai 1 hingga 20 sentimeter per tahun.
”Jadi harus ada public hearing, Pak. Supaya nanti kalau proyek ini jadi, insyaallah dampak negatifnya kecil dan positifnya tinggi,” kata Rokhmin.Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga melontarkan peringatan keras agar proyek strategis ini dijauhkan dari praktik perburuan rente.
”Sekali lagi, karena ini proyek terbesar yang pernah kita miliki di dunia, jangan sembarangan, Pak. Karena kita banyak orang pintar di Indonesia. Jangan memandang proyek ini hanya soal ambil proyek lalu dapat sekian persen. Sudahlah, enough is enough, hentikan praktik seperti itu,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Baca Juga:Giant Sea Wall Pantura Jangan Cuma Beton, DPR Tagih Benteng Hijau dan Perlindungan WargaDilema Segmen 8, Giant Sea Wall Cirebon Jangan Gulung Nasib Nelayan
Ketimpangan Porsi Anggaran Jadi Ujian Awal
Data rapat BOPPJ mencatat kawasan Pantura Jawa dihuni lebih dari 48 juta jiwa, dengan 17 juta di antaranya tinggal di garis pesisir yang rentan banjir rob dan tanah amblas. Namun pada pagu anggaran 2027 sebesar Rp481,11 miliar, alokasi program pengelolaan mitra dan komunitas masyarakat pesisir hanya tercatat Rp7,91 miliar atau 1,64 persen.
Sebaliknya, belanja perencanaan teknis dan pembangunan infrastruktur mendominasi hingga Rp296,38 miliar atau 61,60 persen, sementara Rp30 miliar dialokasikan ke Deputi Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan untuk kajian Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko.
Sebagai lembaga yang dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 untuk mengoordinasikan 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota dalam 15 segmen dari Banten hingga Gresik, BOPPJ kini menghadapi ujian nyata: menyeimbangkan ambisi infrastruktur raksasa dengan perlindungan 17 juta warga pesisir.(*)
