CIREBONINSIDER.COM — Suasana kawasan industri padat karya menjadi panggung utama pengumuman kebijakan pengupahan baru di Jawa Barat. Dari area pabrik tekstil PT Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2027 sebesar Rp3.000.000 pada Sabtu (21/11/2026).
Ketetapan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 ini mencatat lonjakan tajam sebesar Rp682.399 atau naik 29,44 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp2,31 juta.
Didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, Dedi Mulyadi secara terbuka menjelaskan alasan di balik pemilihan pabrik garmen dan tekstil sebagai lokasi pengumuman. Ia menaruh perhatian serius pada sektor padat karya yang menjadi tumpuan hidup jutaan pekerja, khususnya kaum perempuan.
Baca Juga:Ketika Roda Ekonomi Bergerak dari Akar Rumput, Menakar Napas Pembiayaan UMKM BRIKetika 5 Desa di Cirebon Tumpah Ruah Satukan Barisan di Tradisi Ngunjung Syekh Magelung Sakti
”UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp3.000.000. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399 atau naik 29,44 persen,” ujar Dedi Mulyadi di hadapan awak media.
Dedi menyadari betul bahwa kebijakan kenaikan hampir 30 persen ini memicu dua dampak ekstrem yang saling bertolak belakang. Bagi pekerja di lapisan terbawah, angka Rp3 juta adalah kabar gembira yang mendongkrak daya beli. Namun bagi sektor usaha, terutama industri padat karya, aturan ini menjadi ujian ketahanan finansial yang tidak ringan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berupaya berdiri di titik tengah. Dedi menekankan agar kenaikan upah ini tetap mampu dipatuhi oleh pelaku industri tekstil tanpa harus mengorbankan keberlangsungan usaha maupun memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
”Artinya dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang, dan terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha,” ucapnya.
Dalam pemetaannya, Dedi mengakui bahwa getaran terkuat dari UMP Rp3 juta ini akan dirasakan oleh pelaku usaha di wilayah luar pusat industri metropolitan. Daerah-daerah di kawasan timur dan selatan seperti Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Sukabumi, Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, hingga Pangandaran diprediksi harus bekerja ekstra keras menyesuaikan struktur penggajian mereka.
