UMP Jabar 2027 Melonjak 29,44 Persen Jadi Rp3 Juta, Dedi Mulyadi Soroti Nasib Buruh Tekstil Perempuan

UMP Jabar 2027 Melonjak 29,44 Persen Jadi Rp3 Juta, Dedi Mulyadi Soroti Nasib Buruh Tekstil Perempuan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Disnakertrans Jabar I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka saat merilis penetapan UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta di kawasan pabrik tekstil PT Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026). Foto: Istimewa

​Sebaliknya, bagi kawasan industri mapan seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, angka UMP Rp3 juta hanyalah formalitas batas bawah. Standar upah di wilayah-wilayah tersebut sudah lama bertengger jauh di atas angka yang baru ditetapkan provinsi.

​”Sekali lagi, batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat. Upah ini tidak akan ada arti bagi kawasan-kawasan tersebut, karena mereka upahnya sudah di atas Rp3.000.000,” kata Dedi menegaskan fungsi UMP sebagai jaring pengaman minimum.

​Setelah mengunci standar upah provinsi, agenda pengupahan di Jawa Barat langsung bergeser ke level sektoral dan kabupaten/kota. Pemprov Jabar segera memfasilitasi pembahasan Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMPS) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota Sektoral (UMKS).

Baca Juga:Ketika Roda Ekonomi Bergerak dari Akar Rumput, Menakar Napas Pembiayaan UMKM BRIKetika 5 Desa di Cirebon Tumpah Ruah Satukan Barisan di Tradisi Ngunjung Syekh Magelung Sakti

​Dedi memperkirakan jurang selisih upah antarwilayah di Jawa Barat akan semakin lebar. Daerah-daerah penyangga industri utama diprediksi kembali mencatatkan kenaikan UMK yang melesat jauh meninggalkan angka UMP provinsi.

​”Tentunya pasti angka di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, mungkin Subang sekarang juga sudah naik, mungkin mereka makin naik lagi, tidak terkejar ya. Kita tunggu saja hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota,” katanya.

​Kini, perhatian publik tertuju pada meja perundingan Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten dan kota. Keputusan final UMK 2027 akan menjadi penentu sejauh mana keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan napas industri di Jawa Barat dapat terjaga.(*)

0 Komentar