CIREBONINSIDER.COM – Proyek benteng laut raksasa atau Giant Sea Wall Pantura Jawa mulai mengetuk pintu Pesisir Cirebon. Namun, wakil rakyat memberi peringatan tegas: Proyek Strategis Nasional (PSN) ini wajib menyejahterakan warga, bukan menciptakan kantong kemiskinan baru.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, menegaskan dinding penahan ombak tidak boleh berubah menjadi tembok pembatas yang mengisolasi nelayan dari laut pencariannya.
”Jangan sampai proyek strategis nasional ini menjadi beban dan justru menciptakan masalah baru bagi warga,” tegas Andrie usai menerima pemaparan Badan Otorita Penataan Ruang Kawasan Pesisir dan Laut Jawa (BOPPJ) di Gedung DPRD Kota Cirebon.
Baca Juga:Perisai Pesisir Cirebon: Menguji Urgensi Giant Sea Wall di Tengah Ancaman Rob dan Sektoral Garis PantaiBenteng Raksasa Pantura: Prabowo Mobilisasi "Tentara Otak" Kampus Garap Giant Sea Wall
Peringatan ini krusial. Kawasan pesisir Cirebon bertahun-tahun dihantam dua ancaman utama: banjir rob berkepanjangan dan penurunan muka tanah (land subsidence).
Segmen 8 dan Timeline Proyek Benteng Laut
Pemerintah pusat mempercepat penanganan degradasi Pantura sepanjang 575 kilometer lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2025. Mega proyek ini membagi garis pantai Pantura ke dalam 15 segmen penanganan, di mana Kota Cirebon resmi masuk sebagai Segmen 8.
Tenaga Ahli Madya Kemendagri, Rozi Beni, menjelaskan bahwa proyek ini mengusung pendekatan hibrid. Pemerintah menggabungkan konstruksi beton fisik (hard construction) dengan restorasi ekosistem mangrove (soft construction).
”Kawasan Pantura secara alamiah paling cepat mengalami degradasi lingkungan. Ini langkah perlindungan mendesak,” ungkap perwakilan BOPPJ.
Pembangunan megastruktur ini terbagi dalam dua tahap utama. Tahap pertama difokuskan untuk groundbreaking di Teluk Jakarta dan Teluk Semarang yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027. Sementara itu, tahap kedua untuk wilayah Cirebon diperkirakan menyusul pada rentang tahun 2029 hingga 2030.
Pertumbuhan Ekonomi vs Taruhan Mata Pencaharian
Ancaman banjir rob di wilayah seperti Cangkol, Pesisir, dan Kesenden memang butuh solusi permanen. Namun, transisi pembangunan fisik skala besar berisiko menekan ekonomi ribuan nelayan tradisional.
DPRD Kota Cirebon mendesak BOPPJ membuka seluruh kajian dampak lingkungan dan tata ruang secara transparan sebelum pancang pertama ditancapkan.
Ada tiga poin penting yang didorong DPRD untuk melindungi warga:
Baca Juga:Pahlawan Kemanusiaan! Sugianto, PMI Asal Indramayu Raih Medali Kehormatan dari Presiden Korea SelatanCirebon Terancam Tenggelam, Mega Proyek Tanggul Laut Pantura Dimatangkan
Satu, Akses Laut Terbuka: Tanggul laut wajib menyediakan alur pelayaran yang aman bagi perahu nelayan kecil.