CIREBONINSIDER.COM— Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara tegas memasang alarm kewaspadaan tinggi atas masa depan Kawasan Metropolitan Rebana. Proyek raksasa yang digadang-gadang jadi mesin pertumbuhan ekonomi baru menuju Indonesia Emas 2045 ini diwanti-wanti agar tidak bernasib tragis menjadi sekadar tumpukan dokumen tanpa eksekusi.
Peringatan menohok itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dalam rapat koordinasi Joint Steering Committee (JCC) bersama lembaga donor Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA), di Ruang Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Herman menegaskan bahwa cetak biru (masterplan) megah yang disusun bersama JICA harus segera diubah menjadi aksi konkret di lapangan.
Baca Juga:331 Anak Cirebon Putus Sekolah, Ancaman Nyata di Tengah Ambisi Mega Proyek RebanaKawasan Rebana Dikepung Industri, Nasib Lumbung Padi Cirebon Dipertaruhkan di ATR/BPN
”Masterplan jangan hanya bagus di atas kertas. Kita perlu membedahnya bersama, memberikan koreksi, memastikan cocok dengan kondisi riil di lapangan, lalu kita eksekusi bersama,” ujar Herman tegas.
Ia mengingatkan, keputusan hari ini menaruh taruhan besar bagi generasi mendatang. Langkah yang salah dalam lima tahun ke depan akan membawa dampak buruk yang panjang bagi masyarakat Jawa Barat.
Menghindari ‘Kutuk’ Kawasan Industri Impor
Kawasan Rebana memang memegang posisi strategis. Berbeda dengan kawasan metropolitan Jabodetabek atau Bandung Raya yang makin sesak dan mengalmi krisis lahan, Rebana masih memiliki ruang bentang alam yang amat luas.
Namun, Pemprov Jabar sadar betul bahaya laten dari pembangunan kawasan industri: terciptanya kantong ekonomi eksklusif. Jangan sampai kilau pabrik megah justru dikelilingi oleh benteng kemiskinan warga lokal.
Guna mencegah ketimpangan tersebut, Pemprov Jabar menetapkan empat benteng utama yang wajib berjalan seimbang:
Pertama, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif. Kehadiran kawasan industri wajib menekan angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan di sekitar kawasan secara langsung.
Kedua, kendali ketat atas daya beli. Pemerintah daerah diimbau aktif mengendalikan inflasi dan menjaga pasokan bahan pokok agar daya beli dan konsumsi rumah tangga warga lokal tidak tergerus kenaikan harga.
Baca Juga:Rebana Menggeliat, Cirebon Bidik Sektor Non-Fisik, DPRD Godok Anggaran 2027 demi Ambisi Yogyakarta-nya JabarMenakar Taji Kadin Kota Cirebon 2025-2030: Jembatan Ekonomi Inklusif atau Seremonial Metropolitan Rebana
Ketiga, sinergi empat komponen pertumbuhan. Alokasi belanja pemerintah, tingkat konsumsi warga, ekspansi investasi, dan kinerja ekspor harus diracik secara simultan agar memberikan efek berganda bagi ekonomi daerah.