Menakar Taji Kadin Kota Cirebon 2025-2030: Jembatan Ekonomi Inklusif atau Seremonial Metropolitan Rebana

Wali-Kota-Cirebon-Effendi-Edo-dan-Eti-Herawati
Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama Ketua Kadin Kota Cirebon Eti Herawati dan Ketua Kadin Jabar Almer Faiq Rusydi saat prosesi pengukuhan pengurus di Balai Kota Cirebon. Foto: Humas Pemkot Cirebon

CIREBONINSIDER.COM – Momentum pengukuhan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cirebon Masa Bakti 2025–2030 di Balai Kota Cirebon, Rabu (20/5/2026), memantik perhatian publik.

Di bawah nakhoda baru Dra. Hj. Eti Herawati, M.A.P., organisasi wadah pengusaha ini dihadapkan pada realitas tajam: mampukah Kadin menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif, atau justru terjebak dalam pusaran pertumbuhan yang hanya dinikmati segelintir elit usaha besar?

​Sebagai kota niaga strategis di Koridor Pantura sekaligus salah satu pilar penyangga Kawasan Metropolitan Rebana, Kota Cirebon memikul beban pertumbuhan yang tidak ringan.

Baca Juga:Cirebon-Yangjiang Perkuat Sister City: Fokus Hilirisasi Perikanan dan Pertanian di Kawasan RebanaWarisan Putri Ong Tien Berlanjut, Cirebon Gandeng Tiongkok Sulap Kawasan Rebana Jadi Pusat Ekonomi Biru

​Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang hadir langsung bersama Ketua Umum KADIN Provinsi Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, memberikan alarm keras sejak awal sambutannya. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Udang wajib dirasakan hingga ke akar rumput.

​”Tantangan kita adalah memastikan pertumbuhan ini benar-benar inklusif, dirasakan hingga ke pelaku UMKM dan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Di sinilah peran Kadin menjadi sangat vital sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan dinamika dunia usaha,” tegas Effendi Edo di hadapan jajaran pengurus.

​Membedah Angka: Menanti Kualitas di Balik Kontribusi PDRB 27 Persen

​Secara data faktual, anatomi ekonomi Kota Cirebon memang tampak seksi. Sektor perdagangan, jasa, akomodasi, serta makanan dan minuman saat ini menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi mencapai 27,31 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

​Lebih dari itu, tercatat ada sekitar 5.353 unit pelaku usaha yang beroperasi di kota ini. Namun, angka kuantitas yang gemuk ini menyimpan pekerjaan rumah (PR) besar: ketimpangan daya saing antara korporasi besar dan pelaku usaha kecil.

​Menanggapi hal tersebut, Pemkot Cirebon mendesak Kadin periode ini tidak hanya fokus pada proyek-proyek berskala makro, melainkan melakukan intervensi konkret pada tiga klaster utama:

– ​Penguatan Validasi Data: Menyusun basis data pelaku usaha lokal yang terintegrasi dan by name by address.

– ​Akselerasi Kelas UMKM: Mendorong standardisasi, sertifikasi mutu, serta digitalisasi pasar agar produk lokal mampu bersaing.

0 Komentar