CIREBONINSIDER.COM — Peralihan aset ke Pemprov Jawa Barat kini resmi menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indramayu. Meski ruang fiskal kian tercekik, Banggar DPRD Indramayu mewanti-wanti eksekutif agar tak menjadikan kendala ini sebagai alasan untuk menelantarkan program prioritas warga.
Pesan tegas tersebut mengemuka dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada Selasa (28/7/2026). Realitas pahit dibeberkan di Ruang Sidang Utama: pertumbuhan PAD Indramayu memang naik, tapi jauh dari kata ideal.
Aset Beralih, Pendapatan Tercekik
Pj Sekretaris Daerah Indramayu membeberkan pemicunya. Pertumbuhan PAD terhambat lantaran sejumlah sumber pendapatan strategis beralih kewenangan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:Pesan Menohok dari Pesisir Indramayu: Jika Mangrove Runtuh, Daratan Pantura Tinggal CeritaBukan Padamkan Api, Damkar Indramayu Pakai Selang Bertekanan Tinggi Selamatkan Sawah dari Kekeringan
Salah satu pemicu terbesarnya adalah pengalihan status pengelolaan RSUD Patrol. Indramayu kehilangan potensi penerimaan besar dari sektor layanan kesehatan.
”Peningkatan PAD memang ada, tetapi belum signifikan. Perlu upaya bersama agar potensi pendapatan daerah terus dioptimalkan,” tegas Wakil Ketua DPRD Indramayu, H. Amroni, S.IP.
Legislatif merespons keras situasi ini. Anggota Banggar DPRD Indramayu, Ahmad Mujani Nur, S.H.I., menegaskan Pemda tak boleh pasrah. PAD 2027 wajib digenjot lewat terobosan baru, bukan sekadar meratapi aturan.
Nasib Janji Politik dan Jeritan Warga
Di tengah himpitan anggaran, Banggar menemukan celah kritis. Sejumlah program prioritas Bupati yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masih mandek.
Dampaknya langsung dirasakan masyarakat bawah. Berbagai persoalan krusial yang menagih penyelesaian di antaranya:
– Kompensasi Balongan: Kejelasan ganti rugi dan pembenahan infrastruktur akibat aktivitas Pertamina Balongan.
– Krisis Air Sawah: Ancaman kekeringan yang membayangi posisi Indramayu sebagai lumbung pangan nasional.
– Perlindungan Buruh: Kepastian penyaluran dan perlindungan tenaga kerja lokal.
Baca Juga:Sengatan Baru Kuah Gomyang, Cara Indramayu dan IPB Sulap Bandeng Murah Jadi Kuliner Premium KemasanLumbung Pangan Nasional Taruh Nasib, Lucky Hakim Bongkar Strategi Penyelamatan Petani Indramayu
– Opsi Pinjaman Daerah: Rencana penarikan utang daerah untuk menutup lubang pembiayaan.
Banggar DPRD menegaskan, program RPJMD adalah hak rakyat yang tak boleh dikorbankan atas nama efisiensi.
BUMD Jangan Cuma Setor Masalah
Guna menutup celah anggaran, DPRD memanggil jajaran BUMD seperti PT Bumi Wiralodra Indramayu (BWI), Bank BJB, dan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu.