Potret Nyata Ketimpangan Pendidikan Cirebon: Komisi IV DPRD Desak Intervensi Anggaran Darurat SDN 1 Rawaurip

DPRD-Kabupaten-Cirebon
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Muchyidin saat meninjau langsung kondisi sarpras dan bangunan kelas yang rusak di SDN 1 Rawaurip Kecamatan Pangenan. Foto: Istimewa/Doc DPRD Kab Cirebon

​Kedua, terjadi Ketimpangan Wilayah yang sangat mencolok. Ada jurang pemisah yang lebar jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah di pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon yang mayoritas telah memiliki fasilitas digital dan ruang kelas yang representatif.

​Ketiga, menyangkut Aspek Urgensi, di mana perbaikan sarpras di sekolah pesisir ini tidak bisa lagi ditunda. Diperlukan intervensi anggaran mendesak, baik melalui optimalisasi APBD murni maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di sisa tahun anggaran 2026 demi keselamatan dan kenyamanan siswa.

​Bukan Sekadar Seremonial, Dikawal Ketat ke Meja Anggaran

​Komisi IV DPRD memastikan temuan di lapangan ini tidak akan menguap begitu saja sebagai laporan rutin di atas meja kerja. Data kerusakan dan kebutuhan riil SDN 1 Rawaurip akan langsung dikawal ketat untuk menjadi basis rekomendasi dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Baca Juga:Perisai Pesisir Cirebon: Menguji Urgensi Giant Sea Wall di Tengah Ancaman Rob dan Sektoral Garis PantaiPentas Seni Pelajar di CFN Indramayu: Hidupkan Budaya Pesisir, Geliatkan Ekonomi Pasar Mambo

​”Kunjungan ini memberikan kami fakta objektif yang tidak terekam dalam laporan di atas kertas. Hasil evaluasi lapangan ini akan kami jadikan senjata politik anggaran agar postur APBD sektor pendidikan ke depan jauh lebih responsif, berkeadilan, dan menyentuh sekolah-sekolah yang berada di garis depan pelayanan publik,” tambah Muchyidin.

​Langkah tegas legislatif ini dinilai sangat krusial. Mengingat Kabupaten Cirebon saat ini tengah gencar mengampanyekan program penguatan pendidikan berbasis karakter dan budaya lokal, visi besar tersebut dipastikan akan pincang jika infrastruktur fisik sekolah dasar di tingkat tapak masih terseok-seok.

​Melalui dorongan politik yang kuat, DPRD Kabupaten Cirebon mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya berpangku tangan mengandalkan bantuan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus berani mengambil terobosan anggaran agar anak-anak di wilayah pesisir Cirebon memiliki hak dan peluang yang sama untuk tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.(*)

0 Komentar