”Pajak itu hak dan uang rakyat. Jadi, wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya berarti sama saja dengan mencuri uang rakyat. Kami akan bersikap tegas sesuai aturan hukum dan pasal yang berlaku,” cetus Arif berkomitmen memperketat law enforcement.
DPRD Desak Pemasangan Chip Kasir untuk Cegah ‘Kebocoran’ Restoran
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah, SSos MSi, menyoroti mandeknya respons wajib pajak meski regulasi tarif PBB-P2 sudah direalisasikan lebih rendah. Pria yang akrab disapa Andru ini menilai, strategi penagihan harus diubah total dari sekadar administratif menjadi taktis-operasional.
Selain PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), radar pengawasan DPRD kini mengarah pada Pajak Bangunan Gedung (PBG) dan sektor kuliner atau pajak restoran yang dinilai mengalami kebocoran masif akibat lemahnya sistem monitoring.
Baca Juga:Ogah Bergantung pada TPAS, Komisi I DPRD Dorong Duplikasi Sistem Ekonomi Sirkular Desa CiawigajahIroni di Balik Status Lumbung Padi, Petani Indramayu Terjerat ‘Guremisasi’ Lahan 0,4 Hektar
”Kami mendorong pembaruan sistem pengawasan melalui integrasi teknologi yang lebih ketat. Jangan hanya mengandalkan tapping box, kami minta BPKPD mulai menggunakan sistem chip langsung pada mesin kasir restoran dan pelaku usaha. Ini krusial untuk menutup celah manipulasi omzet,” tegas Handarujati.
Merespons langkah BPKPD yang sebelumnya melakukan klarifikasi “jemput bola” terhadap 212 wajib pajak—namun hanya dihadiri oleh 50 persen pihak terkait—DPRD menilai instrumen penegakan hukum harus segera dilibatkan.
Komisi II mendesak kolaborasi intensif bersama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melacak wajib pajak nakal yang sengaja tidak tertib administrasi.
Strategi ‘One Day With Citizen’ dan Optimalisasi Opsen Plat Nomor
Sebagai langkah solutif yang menyentuh akar rumput, Komisi II DPRD tengah menginisiasi program bertajuk “One Day With Citizen”. Program ini dirancang sebagai ruang konsolidasi total yang mempertemukan pimpinan daerah, DPRD, jajaran kecamatan, kelurahan, hingga ketua RW.
”Kami ingin menempatkan Ketua RW sebagai ujung tombak edukasi. Mereka yang paling tahu kondisi riil warganya di lapangan,” kata Andru.
Bukan hanya menyasar sektor properti dan kuliner, langkah optimalisasi pendapatan juga dilakukan lewat skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
DPRD mengimbau warga Kota Cirebon yang masih menggunakan plat nomor luar kota untuk segera melakukan mutasi kendaraan menjadi plat nomor lokal.