CIREBONINSIDER.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara resmi meluruskan polemik pengadaan barang operasional yang sempat memicu diskursus panas di ruang publik.
Di balik isu “anggaran fantastis” yang beredar, terungkap sebuah mesin ekonomi baru berbasis komunitas yang melibatkan investasi masyarakat hingga puluhan triliun rupiah.
Klarifikasi Angka: Menepis Narasi Hoaks
Dadan menegaskan bahwa informasi mengenai pengadaan 32.000 unit laptop dan alat makan senilai Rp4 triliun adalah informasi yang tidak akurat.
Baca Juga:Sains di Balik Program MBG: BGN Gandeng Korea Kembangkan Inovasi Pangan BerkelanjutanAturan Baru BGN Terbit: Program Makan Bergizi Kini Wajib Nol Limbah dan Bebas Cemaran
Berdasarkan data resmi, BGN hanya mengalokasikan pengadaan sekitar 5.000 unit laptop di sepanjang tahun 2025 untuk kebutuhan operasional inti.
“Pengadaan itu ada, tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang diramaikan. Laptop hanya 5.000 unit, bukan 32.000. Begitu juga soal alat makan, angkanya jauh di bawah klaim yang beredar,” tegas Dadan dalam keterangannya di Jakarta.
Secara rinci, pagu anggaran alat makan hanya dipatok sebesar Rp89,32 miliar dengan realisasi efisien senilai Rp68,94 miliar. Dana ini difokuskan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibiayai langsung oleh APBN.
Swakelola dan Peran Universitas Pertahanan
Terkait isu pengadaan kaos kaki yang sempat viral, Dadan menjelaskan adanya pemisahan otoritas pengadaan.
Perlengkapan tersebut merupakan bagian dari pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dikelola oleh Universitas Pertahanan (Unhan) melalui mekanisme swakelola tipe 2.
“BGN menyalurkan anggaran, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Unhan sesuai regulasi. Ini adalah bagian dari persiapan sumber daya manusia penggerak gizi di lapangan,” jelasnya.
Paradoks Rp54 Triliun: Investasi Rakyat vs APBN
Di tengah sorotan terhadap penggunaan uang negara, BGN mengungkap fakta mengejutkan: kekuatan ekonomi masyarakat justru menjadi pilar utama.
Baca Juga:Viral 70 Ribu Motor BGN Ternyata Hoaks, Dadan Hindayana Ungkap Fakta Armada MBG untuk DaerahUji Kelayakan MBG Cirebon, 24 Satuan Pelayanan Gizi Belum Kantongi Sertifikat Higiene
Hingga saat ini, tercatat investasi masyarakat sebesar Rp54 triliun telah mengalir untuk membangun sekitar 27.000 unit SPPG di seluruh Indonesia.Angka ini sangat kontras dengan kemampuan APBN 2025 yang hanya mampu membiayai 315 unit SPPG dengan anggaran Rp6 triliun.
Dadan menyebut keterlibatan investor swasta ini mempercepat distribusi gizi sekaligus menciptakan multiplier effect ekonomi di daerah.
Dampak Riil di Akar Rumput:
– Ekonomi Lokal: 70% dari anggaran operasional SPPG (sekitar Rp1 miliar/bulan) diserap untuk membeli bahan baku dari petani, nelayan, dan UMKM lokal.