CIREBONINSIDER.COM – Keamanan siber (cyber security) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon kembali menjadi sorotan serius. Belajar dari trauma digital masa lalu—di mana fasilitas publik seperti videotron di kawasan Balai Kota sempat diretas—Komisi I DPRD Kota Cirebon mendesak adanya penguatan infrastruktur teknologi informasi secara total dan tanpa kompromi.
Komitmen sekaligus peringatan tersebut mencuat saat jajaran Komisi I DPRD Kota Cirebon melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon di Jalan Sudarsono, Selasa (2/6/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, menegaskan bahwa DKIS memegang peranan yang sangat vital. Lembaga ini bukan sekadar saluran pembagi rilis berita, melainkan benteng pertahanan pertama (first line of defense) Pemkot Cirebon dalam menghadapi perang informasi dan ancaman kejahatan siber.
Baca Juga:Buktikan Kuliah Daring Bukan Halangan, Atlet PJJ PAI UIN Siber Cirebon Rajai Podium Sunan Kalijaga Cup XIIIEra Baru Media Siber Cirebon, Antara Adaptasi Teknologi dan Integritas Jurnalistik
“Pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran pahit yang tidak boleh terulang. Penguatan server dan sistem keamanan siber di Kota Cirebon wajib menjadi perhatian serius serta prioritas mutlak ke depan,” tegas Agung di hadapan jajaran pelaksana DKIS.
Membongkar Kebutuhan Server Baru dan Jaringan RW
Dalam rapat kerja yang berlangsung dinamis tersebut, Komisi I membedah postur kebutuhan mendesak DKIS guna mengeksekusi transformasi digital yang aman di Kota Cirebon.
Berdasarkan hasil pemetaan lapangan, terdapat tiga poin krusial yang mendesak untuk segera direalisasikan:
– Modernisasi dan Pengadaan Server Baru: Kapasitas server lokal saat ini dinilai perlu ditingkatkan untuk menampung integrasi data pelayanan publik yang kian gemuk, sekaligus menangkal potensi serangan siber seperti ransomware.
– Perluasan Infrastruktur Publik: Meliputi penambahan jaringan WiFi gratis berbasis rukun warga (RW) guna mendukung digitalisasi masyarakat bawah.
– Sistem Pengawasan Terintegrasi: Optimalisasi sistem pemantauan berbasis CCTV di berbagai titik strategis kota demi memperkuat konsep Smart City.
Menurut Agung, pengelolaan arus informasi yang cepat dan akurat adalah senjata terbaik untuk mematikan peredaran hoaks di masyarakat. Namun, keterbukaan informasi tersebut wajib diimbangi dengan “rumah digital” yang kokoh agar tidak mudah dijebol oleh pihak luar.