Uji Kelayakan MBG Cirebon, 24 Satuan Pelayanan Gizi Belum Kantongi Sertifikat Higiene

Wakil-Wali-Kota-Cirevon-Siti-Farida
Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati saat memimpin Rapat Koordinasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Kota Cirebon. Foto: Humas Pemkab Cirebon

​CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Kota Cirebon bergerak cepat memastikan ekosistem Program Strategis Nasional (PSN) Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa celah. Meski secara manajerial siap dieksekusi, pengawasan ketat kini difokuskan pada standarisasi sanitasi di tingkat akar rumput.

​Dalam evaluasi terbaru di Balai Kota Cirebon, Rabu (15/4/2026), Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menggarisbawahi bahwa kualitas keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

​Infrastruktur: Tantangan Sertifikasi di 24 Titik

​Data faktual menunjukkan tantangan nyata pada kesiapan infrastruktur. Saat ini, Kota Cirebon memiliki 43 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di lima kecamatan: Kesambi, Kejaksan, Lemahwungkuk, Harjamukti, dan Pekalipan.

Baca Juga:Sains di Balik Program MBG: BGN Gandeng Korea Kembangkan Inovasi Pangan BerkelanjutanViral 70 Ribu Motor BGN Ternyata Hoaks, Dadan Hindayana Ungkap Fakta Armada MBG untuk Daerah

​Namun, dari total unit tersebut, baru 19 SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara 24 unit lainnya dilaporkan masih dalam tahap pemenuhan dokumen dan standar kesehatan (on process).

​“Kehadiran kita di sini bukan sekadar formalitas koordinasi. Kita sedang menyatukan frekuensi untuk mengawal investasi jangka panjang bagi masa depan Kota Cirebon,” tegas Siti Farida di hadapan lintas perangkat daerah.

​Strategi “3B” dan Mitigasi Risiko Distribusi

​Pemerintah Kota menetapkan sasaran prioritas yang disebut kelompok 3B: Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kelompok ini dinilai paling rentan dan memerlukan intervensi gizi terukur untuk memutus rantai stunting secara permanen.

​Instruksi teknis pun telah diterbitkan: distribusi makanan wajib memperhatikan radius kedekatan dengan SPPG. Langkah ini diambil untuk menjamin tiga parameter utama:

– ​Kesegaran Bahan: Memastikan makanan tidak layu atau basi saat sampai ke tangan penerima.

– ​Keamanan Suhu: Menghindari risiko kontaminasi bakteri akibat durasi tempuh yang terlalu lama.

– ​Nutrisi Presisi: Menjamin kandungan gizi tetap utuh dan tidak terdegradasi selama proses logistik.

Baca Juga:Audit Total Makan Bergizi Gratis: BGN 'Rem Darurat' Operasional SPPG Bermasalah!Bukan Sekadar Makan Gratis: Siasat "Protein Pesisir" Siti Farida Tekan Stunting di Cirebon

​Pendampingan Ketat 771 Personel TPK

​Kepala DP3APPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, menjelaskan bahwa skema distribusi akan berlangsung rutin enam hari dalam seminggu, mulai Senin hingga Sabtu.

​Tidak main-main, sebanyak 771 personel Tim Pendamping Keluarga (TPK) dikerahkan sebagai garda terdepan pengawasan di lima kecamatan. Mereka bertugas memastikan paket makanan tepat sasaran dan tepat nutrisi.

0 Komentar