CIREBONINSIDER.COM — Ancaman banjir rob yang terus mengintai kawasan pesisir Losari memicu respons taktis dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Tanggul sepanjang 1,4 kilometer di Desa Ambulu yang selama ini menjadi benteng pertahanan warga, kedapatan mengalami kebocoran serius di sejumlah titik kritis.
​Menyikapi urgensi di lapangan, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, turun langsung memetakan titik kerusakan pada Selasa (26/5/2026). Kunjungan lapangan ini menghasilkan dua jalur komitmen penanganan sekaligus: eksekusi darurat di tingkat lokal dan lobi strategis ke pemerintah pusat.
​Tambal Darurat Tanggul Pesisir
​Pria yang akrab disapa Jigus ini menegaskan bahwa penambalan kebocoran tanggul merupakan prioritas absolut jangka pendek. Struktur penahan air yang ada saat ini dinilai tidak lagi mampu menahan tekanan pasang tinggi air laut yang kerap melumpuhkan aktivitas pemukiman.
Baca Juga:Banjir Kepung 8 Kecamatan di Cirebon, Wabup Jigus Ungkap Temuan Mengejutkan di SungaiSekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon Siap Dibangun, Wabup Jigus: Kita Gunakan Model Murni
​“Dari total 1,4 kilometer tanggul yang telah dibangun, terdapat beberapa titik yang mengalami kebocoran. Insyaallah dalam waktu dekat, kami akan melakukan perbaikan sebagai langkah penanganan jangka pendek,” ujar Jigus di sela-sela peninjauan.
​Langkah cepat ini diambil guna memberikan rasa aman bagi warga Ambulu. Mengingat setiap bulannya, masyarakat pesisir harus berhadapan dengan genangan air asin yang merusak perabot rumah tangga hingga mengorbankan roda ekonomi lokal.
​Tembus ke Pusat lewat Badan Otorita Pantura
​Kendati demikian, Pemkab Cirebon sadar betul bahwa membenahi rob tidak bisa sekadar mengandalkan proyek tambal sulam. Karakteristik abrasi yang masif dan fenomena kenaikan permukaan laut di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa memerlukan pendekatan makro yang terintegrasi.
​Untuk memutus siklus bencana tahunan ini, Jigus menyatakan siap membawa persoalan krusial Ambulu ke level pemandangan kebijakan di Jakarta.
​“Untuk penanganan jangka panjang, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, kami akan berkoordinasi dengan kuwu dan dinas terkait untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat,” tutur Jigus.
​Rencana strategis tersebut, lanjut Jigus, bakal digulirkan melalui Badan Otorita Penanggulangan Pantai Utara Jawa yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator. Langkah politik anggaran ini dinilai krusial agar alokasi proyek penahan rob skala besar dapat dikucurkan langsung oleh APBN.