CIREBONINSIDER.COM – Menyadari lompatan ekonomi daerah tidak bisa sekadar bertumpu pada kekuatan APBD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mengambil langkah agresif.
Jajaran legislatif tersebut langsung “jemput bola” dengan mendatangi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia di Jakarta.
​Langkah taktis ini diambil untuk mengurai benang kusut persoalan infrastruktur menahun di Kabupaten Cirebon. Fokus utamanya mencakup akselerasi perbaikan jalan rusak, pembenahan sistem drainase buruk, hingga penanganan ancaman banjir yang kerap melumpuhkan produktivitas warga.
Baca Juga:Sinkronisasi Infrastruktur Kuningan 2026, Sinergi Pemkab dan APDESI di Tengah Pengetatan FiskalDPRD Cirebon Finalisasi Raperda Infrastruktur Pasif, Akhiri Era Kabel Semrawut dan Menara Liar
​Infrastruktur Bukan Sekadar Beton, tapi Urat Nadi Ekonomi
​Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, yang memimpin langsung koordinasi strategis tersebut menegaskan bahwa tuntutan masyarakat akan hak infrastruktur yang layak sudah berada di titik krusial.
Baginya, kunjungan ke kementerian ini bukan sekadar agenda birokrasi seremonial, melainkan upaya menyatukan frekuensi antara kebutuhan riil di lapangan dengan kebijakan anggaran pusat.
​”Pembangunan infrastruktur itu bukan sekadar urusan semen dan beton. Ini adalah urat nadi perekonomian daerah. Ketika jalan mulus dan banjir bisa dikendalikan, mobilitas warga lancar, distribusi barang cepat, dan investasi dengan sendirinya akan masuk,” tegas Sophi kepada Redaksi CirebonInsider.com.
​Sophi menambahkan, Kabupaten Cirebon memiliki posisi geografis yang sangat seksi dan strategis sebagai pintu gerbang sekaligus penyangga utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan).
Namun, potensi raksasa ini dinilai akan mubazir jika tidak ditopang oleh konektivitas wilayah yang modern, aman, dan terintegrasi.
​Tiga Paket Proposal Prioritas yang Disorongkan ke Pusat
​Dalam pertemuan tatap muka tersebut, DPRD Kabupaten Cirebon menyodorkan sejumlah bundel usulan program prioritas yang mendesak untuk segera dieksekusi oleh pemerintah pusat melalui APBN. Tiga poin krusial tersebut di antaranya:
– Akselerasi Peningkatan Kualitas Jalan: Menargetkan peningkatan status jalan mantap pada jalur-jalur logistik dan interkoneksi kecamatan guna memangkas biaya distribusi ekonomi.
Baca Juga:Sinyal Lemot di Cirebon Bakal Berakhir? Bupati Imron Garansi Raperda Infrastruktur Pasif TelekomunikasiSatu Tahun ‘Setara Berkelanjutan’, Wali Kota Cirebon Refleksi Infrastruktur di Tengah Saf Salat Id 1447 H
– Penguatan Sistem Pengendalian Banjir: Revitalisasi drainase sekunder dan primer, serta normalisasi hulu sungai guna mengatasi genangan musiman yang merugikan sektor pertanian dan pemukiman warga.