– Pengembangan Kawasan Strategis: Pembangunan fasilitas pelayanan publik serta penataan ruang terbuka hijau yang mampu menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru bagi pelaku UMKM lokal.
​Gayung bersambut, pihak Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU menyambut positif penetapan skala prioritas ini. Pihak kementerian berkomitmen untuk membedah usulan tersebut melalui pendekatan kolaboratif berbasis urgensi dan kemanfaatan langsung bagi masyarakat bawah.
​Menjamin Pengawalan Anggaran: Bersih dan Tepat Sasaran
​Menutup keterangannya, Sophi memastikan bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak akan kendor pasca-pertemuan ini.
Baca Juga:Sinkronisasi Infrastruktur Kuningan 2026, Sinergi Pemkab dan APDESI di Tengah Pengetatan FiskalDPRD Cirebon Finalisasi Raperda Infrastruktur Pasif, Akhiri Era Kabel Semrawut dan Menara Liar
DPRD berkomitmen penuh untuk mengawal setiap program atau dana alokasi khusus yang nantinya diturunkan oleh pemerintah pusat agar benar-benar dieksekusi secara transparan.
​”Kami di DPRD akan menjaga amanah ini dengan ketat. Ketika pusat sudah memberikan lampu hijau dan menurunkan dukungan anggaran, tugas kita di daerah adalah memastikan pengerjaannya berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan bebas dari penyelewengan. Manfaatnya harus langsung dirasakan nyata oleh masyarakat Kabupaten Cirebon,” pungkas politisi perempuan tersebut.(*)