CIREBONINSIDER.COM – Ambisi besar Indonesia mengejar swasembada daging dan susu nasional tidak boleh melupakan “benteng” pertahanan di lini paling belakang.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Besar Veteriner (BBV) Wates, Yogyakarta, Jumat (30/1/2026).
Titiek menekankan bahwa perang melawan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tidak cukup hanya dengan distribusi vaksin. Ada aspek krusial yang sering luput dari perhatian: kesiapan laboratorium dan nasib para petugas di lapangan.
Baca Juga:80% Susu Impor! Mentan Amran Puji Peternak Jember Jaga Kedaulatan PanganTEROBOSAN CIREBON: Rp3,5 Miliar untuk Koperasi Kelurahan, Motor Ekonomi Lokal dan Pilar Ketahanan Pangan
Nasib THL: Ujung Tombak yang Terlupakan
Di tengah diskusi mengenai penguatan sistem kesehatan hewan, Titiek memberikan catatan tebal pada keberadaan Tenaga Harian Lepas (THL) peternakan.
Bagi Komisi IV, mereka adalah “mata dan telinga” negara dalam deteksi dini penyakit hewan di akar rumput.
”Kita bicara teknologi tinggi dan swasembada, tapi jangan lupakan nasib THL yang berjuang di lapangan. Perhatian terhadap mereka sangat penting karena merekalah yang pertama kali berhadapan dengan wabah sebelum sampai ke laboratorium,” ujar Titiek Soeharto.
Laboratorium Harus Jadi ‘Garda Terdepan’
Selain faktor manusia, infrastruktur menjadi sorotan utama. Titiek mendorong BBV Wates untuk bertransformasi menjadi laboratorium berstandar internasional yang tidak hanya menunggu sampel. Tetapi aktif melakukan surveilans dan pembinaan teknis.
Menurutnya, manajemen peternakan rakyat yang masih tradisional membuat ancaman PHMS menjadi risiko ekonomi yang fatal bagi peternak kecil.
”Balai ini tidak boleh hanya menjadi gedung administratif. Harus menjadi pusat diagnostik yang canggih dengan alat identifikasi PMK yang mumpuni. Kita butuh aksi nyata agar peternak rakyat tidak dibiarkan bertarung sendiri menghadapi kerugian ekonomi akibat wabah,” tegasnya.
Respons Pemerintah: Distribusi 4 Juta Dosis Vaksin
Menanggapi dorongan kritis parlemen, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, mengamini bahwa penguatan sarana laboratorium dan sinergi anggaran adalah pilar utama perlindungan peternak.
Baca Juga:Petani Indramayu Menjadi Garda Terdepan Ketahanan Pangan Berbasis LingkunganPanen Sayuran Pekarangan, Ketua TP PKK Kuningan: Langkah Nyata Perkuat Ketahanan Pangan Keluarga
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah terus bergerak cepat secara taktis.
Hingga saat ini, sebanyak 4 juta dosis vaksin PMK telah dialokasikan sebagai langkah konkret mengendalikan wabah.