CIREBONINSIDER.COM— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar soal membagikan nasi kotak, melainkan sebuah orkestrasi manajemen pangan yang presisi.
Di balik kesuksesan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jogjogan Silma 2, Kabupaten Bogor, terdapat satu faktor kunci yang sering luput dari sorotan: peran koki bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Sejak “dapur umum” modern ini mengepulkan asap pertamanya pada 24 November 2025, angka penerima manfaat melonjak drastis.
Baca Juga:Audit Total Makan Bergizi Gratis: BGN 'Rem Darurat' Operasional SPPG Bermasalah!Dapur Gizi Polri Masuk Pesantren, Kapolda Jabar Bangun 2 Satuan SPPG di Buntet Cirebon
Berawal dari 1.670 jiwa, kini tim dapur harus berjibaku memenuhi kebutuhan gizi 2.916 orang setiap harinya. Tanpa sistem yang kuat, angka ini bisa menjadi beban; namun dengan tenaga profesional, ini adalah prestasi.
Logika Sertifikasi: Menjaga Kualitas di Tengah Kuantitas
Kepala SPPG Jogjogan Silma 2, Didin, menegaskan bahwa standarisasi SDM adalah fondasi awal. Baginya, chef bersertifikat BNSP bukan hanya soal kemahiran mengolah rasa, melainkan penguasaan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) keamanan pangan.
”Saya memastikan chef yang bertugas bukan sekadar bisa memasak, tapi sudah bersertifikat BNSP. Ini dasarnya. Jika chef sudah tersertifikasi, instruksi teknis menyebutkan kapasitas layanan bisa melampaui 1.000 porsi. Itulah alasan kami berani memulai langsung di angka 1.670 sejak awal operasional,” ujar Didin dengan nada optimis.
Di tangan para profesional, dapur tak lagi riuh oleh kekacauan alur kerja. Mulai dari sterilisasi bahan baku, menjaga rantai dingin (cold chain), hingga memastikan makanan sampai ke meja siswa dalam kondisi hangat dan layak konsumsi, semuanya terukur secara sistematis.
Menembus Tantangan Distribusi
Kecepatan adalah musuh utama dalam distribusi makanan masal. Dapur MBG dituntut tidak hanya higienis, tetapi juga harus berpacu dengan jam istirahat sekolah.
Di sinilah letak urgensi tenaga profesional. Mereka mampu memimpin para relawan dengan instruksi yang tajam dan terstruktur, menciptakan efektivitas kerja yang sulit dicapai oleh tenaga amatir.
Sistem kerja yang tertata mempermudah proses adaptasi rekanan pihak ketiga. Artinya, risiko kesalahan manusia (human error) yang dapat berdampak pada kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat dapat ditekan hingga titik nol.