CIREBONINSIDER.COM – Erupsi Gunung Anak Krakatau tak hanya melumpuhkan aktivitas ruang kelas di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, hingga Lampung. Sebaran abu vulkanik yang membahayakan kesehatan ini langsung menghantam rantai pasok dan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat pembelajaran tatap muka mendadak berganti menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil keputusan cepat: mematikan sementara kompor dapur umum dan menghentikan distribusi makanan di seluruh wilayah terdampak.
Langkah responsif ini menjadi bukti ujian fleksibilitas program strategis nasional. BGN memilih tak memaksakan pengiriman logistik ke sekolah yang kosong, demi mencegah pemborosan anggaran sekaligus melindungi keselamatan para petugas dan siswa.
Baca Juga:Anak Krakatau Erupsi Hebat: 8 Bandara Lumpuh, Kertajati Jadi Penyelamat PenerbanganMas Dar Buka Suara: 90% Keracunan MBG Akibat SOP, Data Siswa Bakal Ditarik via NIK
Peta Wilayah Terdampak dan Payung Hukum
Penyesuaian operasional ini berdampak langsung pada beberapa wilayah kunci di Jawa Barat. Untuk area Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Purwakarta, distribusi MBG dihentikan total seiring berlakunya PJJ penuh.
Sementara itu, wilayah Kabupaten Sukabumi masih berada dalam status siaga masker, di mana operasional MBG terus dipantau secara ketat mengikuti dinamika lapangan.
Langkah darurat yang diambil BGN memiliki pijakan hukum yang kuat. Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, serta ditopang oleh Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 mengenai Pembelajaran dalam Situasi Darurat.
Proteksi Anggaran dan Keselamatan Siswa
Penghentian sementara operasional MBG di area PJJ membawa dua dampak krusial bagi tata kelola program:
– Mencegah Potensi Pemborosan: Skema distribusi MBG dirancang berbasis kehadiran fisik di sekolah. Tanpa siswa di kelas, pengiriman ribuan porsi makanan segar berisiko tinggi terbuang sia-sia (food waste).
– Utamakan Keselamatan Tim: Membatasi mobilitas tim pengolah gizi dan armada distribusi di tengah paparan abu vulkanik yang pekat.
Langkah Lanjutan BGN
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa jeda operasional ini bersifat sementara dan sangat dinamis.
Baca Juga:Anggaran MBG Dipangkas Rp30 T, BGN Kunci Target 72,4 Juta Penerima ManfaatMas Dar Perketat Dapur MBG, Sistem Dikunci Apel Virtual, Relawan Dilarang Lalai
Pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah serta dinas pendidikan setempat untuk memantau kualitas udara. Begitu pemerintah daerah mencabut status darurat dan siswa kembali belajar di kelas, operasional dapur MBG akan langsung diaktifkan kembali.