CIREBONINSIDER.COM - Penyerapan anggaran yang tinggi kerap dijadikan standar keberhasilan pemerintah. Namun, standar lama itu kini mulai digugat. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa ukuran sukses APBD tak lagi sebatas seberapa cepat uang negara habis, melainkan seberapa besar dampak nyatanya bagi masyarakat.
Kritik ini menjadi alarm penting bagi tata kelola keuangan Pemprov Jabar. Di tengah tingginya tuntutan pembangunan, skema penganggaran dituntut bergeser dari sekadar formalitas administratif menuju efektivitas yang benar-benar membuahkan hasil.
Serapan Tinggi vs Dampak Nyata
Selama ini, laporan keuangan daerah kerap mengagungkan persentase penyerapan sebagai prestasi utama. Padahal, angka tinggi di atas kertas sering kali tak berbanding lurus dengan perubahan yang dirasakan warga.
Baca Juga:Rebana Menggeliat, Cirebon Bidik Sektor Non-Fisik, DPRD Godok Anggaran 2027 demi Ambisi Yogyakarta-nya JabarBirokrasi Jabar Bermigrasi ke Digital, DPRD Soroti Keamanan Tanda Tangan Elektronik Pemda
Anggota Banggar DPRD Jabar, Humaira Zahrotun Noor, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja daerah. Menurutnya, APBD harus fokus menjawab kebutuhan dasar masyarakat ketimbang sekadar mengejar target realisasi di akhir tahun anggaran.
”Jadi bukan hanya anggarannya terserap, tetapi bagaimana anggaran itu bisa efektif dan memberikan dampak bagi masyarakat,” ujar Humaira.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan anggaran memang diklaim berjalan harmonis. Namun, ujian sebenarnya terletak pada sejauh mana program yang direncanakan mampu menyelesaikan persoalan riil warga di lapangan.
Prioritas Utama: Jalan Mulus hingga Akses Sekolah
Tiga sektor dasar kini menjadi fokus utama dorongan Banggar DPRD Jabar agar dialokasikan secara presisi. Pertama, percepatan penyelesaian ruas jalan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memangkas ketimpangan ekonomi daerah. Kedua, pemerataan akses pendidikan agar fasilitas belajar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ketiga, penguatan layanan kesehatan dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Penyelesaian konektivitas jalan menjadi hal yang sangat krusial. Infrastruktur yang lambat dituntaskan tak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga membebani rantai pasok ekonomi daerah.
Resep APBD Tepat Sasaran
Agar alokasi anggaran tak meleset dari sasaran, Banggar mengingatkan pentingnya integrasi yang utuh antara visi pembangunan daerah dan aspirasi riil masyarakat. Kebijakan penganggaran harus lahir dari kebutuhan nyata warga, bukan sekadar pemenuhan program kerja birokrasi.