Di sisi lain, kepatuhan terhadap tata tertib, petunjuk pelaksanaan, hingga petunjuk teknis tetap menjadi fondasi wajib. Ketaatan aturan ini menjadi benteng agar setiap rupiah anggaran negara tereksekusi secara terarah, transparan, dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Pada akhirnya, keberpihakan kepada masyarakat—terutama kelompok yang paling membutuhkan dukungan pemerintah—adalah tolok ukur utama. Uang rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung.(*)