CIREBONINSIDER.COM — Paradigma pembangunan kota kerap terjebak pada megaproyek fisik yang megah namun sepi dampak. Menjawab tantangan tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan arah baru: pembangunan manusia jauh lebih krusial dibanding sekadar betonisasi.
Pernyataan tegas itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI di Gedung Merdeka, Bandung, Jumat (7/8/2026). Dalam forum nasional yang dihadiri Menko Polkam RI, Wamen UMKM RI, hingga Gubernur Jawa Barat tersebut, Effendi Edo resmi diganjar penghargaan LPM Award 2026.
Penghargaan ini memotret komitmen Pemkot Cirebon dalam menghidupkan partisipasi warga di tingkat kelurahan dan desa.
Baca Juga:Sindrom Kertas Kerja Melindas Desa: KDM Sentil Birokrasi, Kuningan Sodorkan Resep PemungkasBGN Naikkan Status Keracunan MBG Jadi Kejadian Fatal, Dapur Langsung Di-Suspend, Kepala SPPG Dicopot
”Pembangunan tidak hanya berbentuk fisik. Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menumbuhkan kepedulian masyarakat, dan menjaga budaya,” ujar Effendi Edo.
Pergeseran Paradigma: Gerakan Bersama, Bukan Cuma Program Pemerintah
Edo menepis anggapan bahwa pemerintah bisa menyelesaikan seluruh masalah lingkungan sendirian. Kunci utamanya ada pada partisipasi aktif warga melalui lembaga kemasyarakatan seperti LPM.
LPM diposisikan bukan lagi sekadar penonton, melainkan jembatan aspirasi sekaligus mesin penggerak akar rumput.
Ada tiga pilar utama yang menjadi fokus pergerakan ini:
Pertama, Respons Cepat Masalah. Keterlibatan aktif warga membuat persoalan sosial dan lingkungan mendasar lebih cepat terdeteksi dan teratasi.
Kedua, Fokus SDM dan Budaya. Pembangunan tidak berhenti pada fisik, melainkan diarahkan untuk memperkuat kapasitas warga, kepedulian sosial, serta menjaga nilai lokal.
Ketiga, Kolaborasi Inklusif. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator, sementara masyarakat memegang kendali sebagai aktor utama pembangunan.
Pengakuan Nasional: Sinergi Riil di Akar Rumput
Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa LPM Award 2026 tidak dibagikan secara cuma-cuma. Ada tolok ukur ketat terkait intervensi kebijakan kepala daerah terhadap penguatan kapasitas warga.
Baca Juga:Menbud ke Keraton Kasepuhan dan Rencana Transformasi Gedung Kesenian Nyi Mas Rarasantang Jadi Taman BudayaSisa Kas Jabar Rp500 Ribu, Sekda Herman Suryatman Bongkar Strategi Belanja Agresif Era Dedi Mulyadi
”Sinergi antara Pemerintah Daerah dan LPM adalah kunci keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Kepala daerah yang menerima penghargaan telah menunjukkan komitmen nyata,” tegas Ahmad Doli di sela pengukuhan Pengurus DPP LPM RI Periode 2026–2031.
Bagi Kota Cirebon, apresiasi tingkat nasional ini menjadi bahan bakar baru untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan—memastikan dampaknya tidak cuma berhenti di atas kertas, tapi riil dirasakan di gang-gang kelurahan.(*)