CIREBONINSIDER.COM — Desa bukan lagi sekadar urusan jalan rusak atau selokan tumpat. Ada ancaman yang jauh lebih senyap dan merusak: perputaran uang judi online yang fantastis, peredaran obat keras di warung-warung kecil, hingga jeratan perdagangan orang.
Peringatan keras itu diletupkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dari atas panggung Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).
Di hadapan jajaran pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI yang baru dilantik, KDM membongkar realita pahit yang sedang menggerogoti hingga ke pelosok desa.
Baca Juga:Jeratan Pinjol dan Judol Ancam Disiplin ASN: Pemkot Cirebon Pasang 'Benteng' FinansialStaf Keuangan PDAM Kota Cirebon Korupsi Rp3,71 Miliar Buat Trading dan Judol, Tersisa Rp88 Juta
”Perputaran uang judi online di Jawa Barat sudah menembus Rp2,5 triliun. Ini bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa, tapi masalah global yang sanggup melumpuhkan masa depan generasi bangsa,” tegas KDM dengan nada tinggi.
Dari Warung Kelontong hingga Pelosok Maumere
Pernyataan KDM bukan gertakan tanpa bukti. Jeratan masalah sosial kini benar-benar merangsek hingga ke balik pintu rumah warga desa.
Peredaran obat keras jenis Tramadol, misalnya, kini dilaporkan makin menjalar bebas dan dijual secara sembunyi-sembunyi di warung-warung desa. Pada saat yang sama, jeratan pinjaman online ilegal berbunga mencekik makin masif memangsa warga yang terdesak kebutuhan hidup.
Dampak turunannya tak kalah mengerikan. Tergiur iming-iming gaji besar di kota atau luar negeri, tak sedikit warga yang justru terjerat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
KDM mengungkap fakta pilu tentang 12 warga Jawa Barat yang menjadi korban penganiayaan dan pelecehan di sebuah tempat hiburan malam di Maumere.
”Saya sedang berjuang keras memulangkan mereka ke Jawa Barat. Pemilik tempat hiburannya sudah masuk proses pidana. Kita tidak akan tinggal diam membela rakyat,” ujar KDM menegaskan sikapnya.
Misi Baru LPM: Dari Tukang Aduk Semen Jadi Benteng Sosial
Kondisi darurat ini menuntut pergeseran peran yang radikal. LPM tidak bisa lagi sekadar memposisikan diri sebagai pengawas proyek fisik—seperti pengaspalan jalan, pengerukan sungai, atau bedah rumah miskin.
Baca Juga:Dinsos Kuningan Temukan KKS PKH Dipakai Judi Online, Pelaku Lingkaran Keluarga DekatBagi Masarakat yang Terlibat Judol dan Teroris, Dirut Bulog: Tidak Diizinkan Terima Bantuan Pangan
LPM kini dituntut menjelma menjadi benteng pertahanan sosial paling depan di tingkat akar rumput.
Ketua Umum DPP LPM RI periode 2025–2030, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyambut langsung tantangan tersebut. Menurutnya, strategi pembangunan Indonesia tidak bisa lagi dipaksakan secara top-down atau instruksi tunggal dari atas.