CIREBONINSIDER.COM — Momentum Hari Jadi ke-599 Kota Cirebon menjadi panggung kontras antara banjir apresiasi nasional dan potret pekerjaan rumah (PR) yang belum tuntas.
Di tengah guyuran prestasi mentereng—termasuk predikat Pemda Terbaik I se-Jawa dan Bali—Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan catatan kritis: stabilitas ekonomi makro Kota Udang harus segera dikonversikan menjadi kesejahteraan nyata yang menyentuh lapisan masyarakat terbawah.
Pesan menohok namun optimistis tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, dalam Sidang Paripurna Hari Jadi ke-599 Kota Cirebon di Gedung DPRD, Selasa (16/6/2026).
Baca Juga:Sisa Kas Jabar Rp500 Ribu, Sekda Herman Suryatman Bongkar Strategi Belanja Agresif Era Dedi MulyadiIdul Adha 2026 di Depan Mata, Ketua DPRD Kota Cirebon Warning TPID: Jangan cuma Rapat Seremonial!
Herman mengingatkan bahwa keberhasilan mengendalikan inflasi daerah jangan sampai menjadi angka statistik semata di atas kertas, sementara jurang pemisah antara si kaya dan si miskin di lapangan masih menganga.
Pujian Mendagri vs Alarm Kesenjangan Ekonomi
Secara indikator makro, performa Kota Cirebon sebenarnya berada di grafik yang sangat impresif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melesat di angka 78,99, disusul tingkat pengangguran terbuka yang berhasil ditekan ke posisi 6,41 persen.
Lebih dari itu, strategi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Cirebon dalam menjaga pasokan pangan terbukti efektif. Daya beli masyarakat terjaga, yang kemudian memicu apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai salah satu kota dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik di Indonesia.
Namun, Herman Suryatman menggarisbawahi bahwa stabilitas harga bahan pokok barulah fondasi dasar. Tantangan struktural yang sebenarnya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mengalami kemacetan saat mengalir ke bawah (trickle-down effect).
”Yang sudah baik tentu harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Namun yang harus dipacu secara radikal ke depan adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penurunan indeks gini agar kesejahteraan masyarakat semakin merata, bukan terkonsentrasi di kelompok tertentu,” tegas Herman.
Sebagai catatan, Indeks Gini (Gini Ratio) adalah alat ukur ketimpangan pendapatan masyarakat dengan skala 0 hingga 1. Semakin angka Gini Ratio menjauhi nol, itu menjadi sinyal bahaya. Bahwa kue pertumbuhan ekonomi daerah belum terbagi merata dan cenderung hanya dinikmati oleh segelintir kelompok mapan saja.