Berdasarkan data makro regional, tantangan perkotaan seperti Kota Cirebon umumnya berkutat pada tingginya ketimpangan pengeluaran ini. Di mana pusat perbelanjaan modern dan sektor jasa tumbuh subur di pusat kota, namun kantong-kantong kemiskinan urban di pesisir atau pinggiran kota memerlukan intervensi kebijakan yang lebih agresif agar warga lokal tidak sekadar menjadi penonton pembangunan.
‘Manunggal Winangun Caruban’: Menolak Pembangunan Parsial
Menjawab tantangan dari Pemprov Jabar, legislatif Kota Cirebon menekankan bahwa esensi perayaan hari jadi tahun ini—yang mengusung semangat filosofis ‘Manunggal Winangun Caruban’—adalah jawaban langsung atas tantangan ketimpangan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH, saat memimpin jalannya rapat paripurna menyatakan bahwa kata ‘manunggal’ atau menyatu bukan sekadar jargon seremonial. Ini adalah instruksi taktis bagi seluruh pemangku kebijakan, akademisi, hingga pelaku usaha untuk mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan.
Baca Juga:Sisa Kas Jabar Rp500 Ribu, Sekda Herman Suryatman Bongkar Strategi Belanja Agresif Era Dedi MulyadiIdul Adha 2026 di Depan Mata, Ketua DPRD Kota Cirebon Warning TPID: Jangan cuma Rapat Seremonial!
“Kami tidak bisa berjalan sendiri-sendiri secara parsial. Pesan historis kota wali ini adalah sinergi. DPRD akan memastikan fungsi penganggaran dan pengawasan ke depan berfokus pada program APBD yang langsung menyasar pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin,” urai Harry.
Modal Kuat dari WTP dan Penghargaan Terbaik I Jawa-Bali
Optimisme Kota Cirebon untuk menyelesaikan rapor merah ketimpangan ekonomi ini didukung oleh modal tata kelola pemerintahan yang sangat sehat.
Di tahun anggaran berjalan, Kota Cirebon sukses mengamankan dua pilar prestasi krusial:
– Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Raihan dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025, membuktikan transparansi anggaran berada dalam koridor yang bersih.
– Penghargaan Terbaik Pertama Pemda Berprestasi 2026: Penghargaan prestisius untuk Regional Jawa dan Bali yang mengukuhkan efisiensi birokrasi dan inovasi layanan publik Kota Cirebon di tingkat nasional.
Dengan tata kelola keuangan yang bersih (WTP) dan sistem birokrasi yang adaptif, Kota Cirebon memiliki instrumen yang lebih dari cukup untuk meluncurkan program jaring pengaman sosial yang tepat sasaran.
Kini, di usianya yang hampir menginjak enam abad, publik Kota Cirebon menanti bagaimana kolaborasi epik seluruh elemen ini mampu mengubah kendali inflasi yang kuat menjadi akselerator penurunan angka kemiskinan yang nyata di lapangan.(*)