CIREBONINSIDER.COM – Ambisi besar Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi kini berkejaran dengan realita penurunan produksi minyak bumi nasional (natural decline).
Sorotan tajam langsung mengarah pada kinerja PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku subholding upstream Pertamina, yang dinilai bergerak lamban dalam mengeksekusi eksplorasi wilayah kerja baru pasca-alih kelola aset strategis dari kontraktor asing.
Kritik keras tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran Direksi PHE, seluruh Direktur Regional, dan General Manager Zona di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Senayan, baru-baru ini.
Baca Juga:Kuota Elpiji 3 Kg Jebol 109 Persen, Sinyal Bahaya Kelangkaan Energi di Pantura CirebonPutus Ketergantungan Energi Fosil, Indonesia Pacu Hilirisasi Perkebunan Skala Besar di 2026
Dalam rapat yang membedah realisasi lifting migas periode 2025–2026 tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, membongkar data penurunan tajam produksi di dua blok migas paling legendaris di Indonesia: Blok Rokan dan Blok Mahakam.
“Target lifting minyak 2026 hanya dinaikkan sekitar 8.000 barrel oil per day (BOPD) dari tahun 2025. Ini terlalu kecil, tidak agresif! Pertamina harus bergerak lebih progresif, jangan business as usual,” tegas Ramson Siagian, politisi senior dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Menggugat Komitmen Alih Kelola: Data Rokan dan Mahakam Bicara
Fakta di lapangan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan sejak aset-aset raksasa tersebut kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Ramson membeberkan, saat proses alih kelola Blok Rokan dari Chevron kepada Pertamina diinisiasi pada 2018, produksinya masih kokoh di kisaran 220.000 BOPD. Namun masuk ke periode 2025–2026, realisasi produksi justru merosot ke kisaran 158.000 BOPD.
Kondisi serupa terjadi di Blok Mahakam, Kalimantan Timur, yang terus berjuang melawan penurunan produksi alamiah yang masif tanpa diimbangi temuan cadangan baru yang sepadan.
Secara historis, Indonesia adalah mantan anggota OPEC yang pernah berjaya dengan produksi 1,3 juta BOPD pada tahun 2001. Saat ini, nasional terseok-seok untuk bertahan di kisaran 600.000 BOPD.
DPR mengingatkan bahwa jika PHE hanya mengandalkan metode konvensional dan menahan laju penurunan melalui Enhanced Oil Recovery (EOR) di sumur-sumur tua (mature fields), ketahanan energi nasional berada dalam ancaman besar.