CIREBONINSIDER.COM – Anggaran negara yang dikucurkan melalui skema subsidi energi kini berada dalam status “lampu merah”. Komisi XI DPR RI membongkar data mengejutkan terkait realisasi distribusi Biosolar dan Elpiji 3 Kilogram (Kg) nasional yang telah melampaui kuota tahun berjalan (year to date).
Jebolnya angka konsumsi ini menjadi alarm keras bagi wilayah konsumen kritis seperti kawasan Pantura Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).
Sektor perikanan tangkap, pertanian, dan rumah tangga di daerah ini menjadi pihak yang paling rentan terhantam badai kelangkaan jika pengetatan kuota dilakukan secara mendadak.
Baca Juga:Menkeu Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026, Warga Pantura Bisa Bernapas LegaSinyal Penyesuaian Subsidi Energi, Seskab Teddy dan Tim Ekonomi Godok Skema 'Bantalan' Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menegaskan bahwa tantangan utama PT Pertamina Patra Niaga saat ini bukan lagi sekadar menjaga ketersediaan pasokan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 H, melainkan menghentikan kebocoran distribusi yang ugal-ugalan di lapangan.
”Data memaparkan Biosolar sudah mencapai 100,1 persen dari kuota year to date. Sementara Elpiji 3 kilogram bahkan melonjak hingga 109,18 persen. Ini artinya menjadi alarm bahwa kebocoran dan salah sasaran subsidi masih menjadi persoalan yang sangat serius,” ujar Hanif Dhakiri usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah.
Sistem QR Code MyPertamina Dinilai Belum Ampuh Sumbat Fraud
Meskipun PT Pertamina Patra Niaga telah menerapkan digitalisasi pengawasan melalui skema QR Code dan integrasi data, Komisi XI DPR RI menilai instrumen tersebut belum efektif menyumbat celah kecurangan (fraud).
Bagi masyarakat di wilayah Cirebon Raya, dinamika ini bukan rahasia baru. Kendala teknis QR Code bagi nelayan kecil di pesisir Kabupaten Cirebon, serta maraknya migrasi konsumen kelas menengah yang nekat beralih ke “elpiji melon”, sering kali memicu kelangkaan lokal.
Akibatnya, terjadi disparitas fatal: di atas kertas pasokan dari Fuel Terminal dinyatakan surplus, namun di tingkat pangkalan hilir barang justru gaib.
Hanif menyebut, pihak Pertamina sendiri secara terbuka mengakui masih tingginya angka pelanggaran penyaluran yang tidak sesuai peruntukan.
”Pertamina sendiri juga masih mengakui tingginya pelanggaran penyaluran yang tidak sesuai dengan peruntukan. Ini berarti yang dibutuhkan sekarang ini bukan sekadar instrumen, tetapi efektivitas pengendalian yang benar-benar bisa menutup ruang fraud dan memastikan subsidi itu sampai kepada sasaran secara tepat,” kata Hanif secara lugas.