Lebih dari itu, investasi harus menjadi instrumen pembangunan sosial yang dampaknya harus terasa langsung di dompet masyarakat bawah.
​”Kebijakan insentif ini diarahkan untuk menghasilkan multiplier effect (efek berganda). Target utamanya jelas: meningkatkan pendapatan per kapita dan menyerap tenaga kerja lokal secara masif,” kata Lukman.
​Berdasarkan simulasi kajian ekonomi yang dipaparkan dalam forum tersebut, setiap tambahan investasi efektif sebesar Rp482,3 miliar diproyeksikan mampu membuka lebih dari 3.100 lapangan pekerjaan baru yang berkualitas di Kabupaten Cirebon.
Baca Juga:Investasi Jabar 2025 Tembus Rp296 T, Komisi III DPRD Warning Ketimpangan Jalur Selatan dan UtaraPangkas Birokrasi Ruwet, Indramayu Siapkan Aplikasi Khusus Pengikat Investasi Kakap
​Skema Insentif: Berani Kehilangan Pajak Jangka Pendek
​Sebagai solusi konkret untuk mendobrak kebuntuan ini, Raperda baru mendorong keberanian Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memberikan stimulus fiskal dan nonfiskal yang agresif.
Beberapa instrumen insentif yang kini tengah dimatangkan meliputi:
– ​Pengurangan atau keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
– ​Keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi lahan industri baru.
– ​Potongan strategis pada pajak reklame dan pajak air tanah.
– ​Keringanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mempercepat konstruksi pabrik.
​DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa melonggarkan pungutan pajak ini bukanlah langkah mundur yang merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebaliknya, ini adalah sebuah strategi investasi jangka panjang yang berani demi membangun ekonomi daerah yang mandiri, tangguh, inklusif, dan siap bertarung di peta industri nasional.(*)