​Trilogi Krisis Kebudayaan: Mengapa Perwali Cirebon Bersifat Darurat?
​Berdasarkan investigasi fakta empiris di lapangan, belum terbitnya Perwali ini bukan sekadar masalah keterlambatan birokrasi, melainkan pemicu hulu dari tiga krisis akut kemasyarakatan di wilayah Cirebon:
– ​Mati Surinya Penyelamatan Tata Kelola Keraton Dampak Nyata: Konflik dualisme internal, kerusakan fisik situs bersejarah, dan hilangnya ruang edukasi publik terjadi karena tidak adanya payung hukum kemitraan finansial dan programatik yang mengikat antara Pemkot dengan pihak Keraton.
– ​Pemiskinan Literasi Bahasa Daerah Dampak Nyata: Kamus Basa Cirebon yang disusun dengan riset mendalam bertahun-tahun hanya menjadi tumpukan kertas digital di laci dinas. Kepunahan bahasa daerah di kalangan generasi muda Cirebon kian tak terbendung akibat ketiadaan gerakan penetrasi cetak dari regulasi hilir.
Baca Juga:Menbud ke Keraton Kasepuhan dan Rencana Transformasi Gedung Kesenian Nyi Mas Rarasantang Jadi Taman BudayaFKSM 2025: Kementerian Kebudayaan Sukses Ubah Gudang Pelabuhan Cirebon Jadi Ruang Seni Publik
– ​Eksploitasi Tanpa Proteksi Pegiat Seni Tradisi Dampak Nyata: Para maestro pengrajin topeng, dalang wayang, seniman Sintren, hingga kelompok Tarling Klasik dipaksa bertarung sendirian melawan kemiskinan dan komersialisasi industri tanpa ada insentif ataupun jaminan ruang publik gratis yang diakomodasi dari APBD daerah.
​Publik kini menanti dengan kritis: apakah jajaran eksekutif Pemkot Cirebon akan bergerak responsif menetaskan Perwali yang berpihak pada akar budaya rakyat, atau membiarkan Perda Nomor 7 Tahun 2024 berakhir tragis sebagai pajangan lemari arsip hukum yang mandul dan kehilangan taringnya.(*)