CIREBONINSIDER.COM – Wajah pembangunan Jawa Barat pada tahun 2027 dipastikan akan berfokus total pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
Komitmen ini dikunci secara simbolis dalam prosesi penandatanganan kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Bale Gede Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).
​Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin langsung forum strategis tersebut. Momen penandatanganan ini menjadi titik tolak penyelarasan arah pembangunan yang lebih terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Kota Cirebon.
Baca Juga:Fase Pembuktian RPJMD: Wali Kota Cirebon Warning OPD Tak Main-main Susun RKPD 2027Fase Pembuktian RPJMD: Wali Kota Cirebon Warning OPD Tak Main-main Susun RKPD 2027
​Hapus Hambatan Akses Pendidikan dan Kesehatan
​Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk kesulitan mengakses layanan dasar. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas mutlak yang akan dieksekusi melalui strategi anggaran yang presisi.
​Kehadiran para pemimpin daerah—seperti Bupati Purwakarta Om Zen dan Wali Kota Cirebon Effendi Edo yang menyaksikan langsung prosesi penandatanganan tersebut—menegaskan adanya ‘pakta integritas’ antar-level pemerintahan.
Sinergi ini menjadi jaminan bahwa program yang dicanangkan bukan sekadar komitmen di atas kertas, melainkan mandat nyata yang siap dieksekusi di lapangan.
​”Kita ingin memastikan lulusan SMP terserap total di jenjang SMA/SMK,” ujar Dedi. “Langkahnya: pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) masif dan subsidi bagi masyarakat kurang mampu, baik yang bersekolah di negeri maupun swasta.”
​Di sektor kesehatan, Jabar menyiapkan skema jaring pengaman bagi warga non-BPJS. Dedi menjamin pasien tetap berhak mendapatkan perawatan di ruang kelas tiga rumah sakit yang ditunjuk dengan pembiayaan kolaboratif antara provinsi dan daerah. “Kemanusiaan tidak boleh terhambat administrasi,” tegasnya.
​Target ‘Zero’ Jalan Rusak di 2029
​Visi jangka panjang juga dipancangkan di sektor infrastruktur. Dedi menargetkan seluruh jalan desa di Jawa Barat harus dalam kondisi mantap pada tahun 2029.
Menurutnya, alokasi anggaran infrastruktur ke depan harus murni menjadi respons atas kebutuhan rakyat, mulai dari jalan, irigasi, hingga akses air bersih yang menyentuh urat nadi ekonomi.
Baca Juga:Warga Harjamukti Tagih Solusi Banjir dan TPA Kopiluhur di Musrenbang 2027, DPRD: Kami Kawal Ketat!Ini 4 Usulan Prioritas Pemkot Cirebon dalam Musrenbang Provinsi Jabar 2025
​Langkah Strategis Effendi Edo untuk Cirebon
​Merespons visi besar provinsi tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan bahwa kehadirannya di Gedung Pakuan adalah misi taktis untuk mengawal kepentingan Kota Udang agar masuk dalam skala prioritas Jawa Barat.