CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Kabinet Merah Putih bergerak cepat melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah kritis serapan gabah petani.
Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian, percepatan pembangunan 100 unit Gudang Perum Bulog resmi diakselerasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp5 triliun.
Keputusan ini merupakan solusi konkret atas keluhan petani terkait keterbatasan fasilitas penyimpanan pascapanen dan langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi lonjakan produksi padi yang diproyeksikan pada tahun 2025.
Baca Juga:Darurat Mutu Beras! Ekonom Desak Bulog Kuras 2 Juta Ton Stok 3,9 Juta Ton yang Jadi Bom Waktu di GudangJaringan "8 Juta Kader" GP Ansor Jadi Senjata Baru Bulog, Amankan Pangan Nasional hingga Pelosok Desa
Mandat Langsung Presiden untuk Perkuat Rantai Pasok
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini adalah tindak lanjut dari arahan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 28 September 2025.
”Hari ini kita menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok,” kata Zulhas di sela-sela penandatanganan SKB di Jakarta, Selasa (11/11).
Zulhas menjelaskan, gudang baru ini sangat penting sebagai “tembok penyangga” logistik pangan nasional. Hal ini sejalan dengan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan produksi padi nasional pada 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, jauh melampaui 30 juta ton pada tahun sebelumnya.
”Karena nanti tahun depan akan lebih banyak lagi produksi kita… Oleh karena itu melalui perintah Bapak Presiden, kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya adalah 100 tempat,” tuturnya.
Konsolidasi Anggaran dan Regulasi Lintas Sektor
Anggaran sebesar Rp5 triliun akan digunakan untuk membangun 100 gudang ini secara bertahap di seluruh sentra produksi.
Langkah percepatan ini didukung oleh penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
Penandatanganan ini menunjukkan konsolidasi lintas sektor yang kuat, melibatkan:
– Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman.
– Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
– Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, Dony Oskaria.
– Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi (mewakili Menteri Keuangan).
– Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.
Proses ini dilakukan secara paralel untuk segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum yang kuat bagi penugasan proyek ini, sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru.