CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah memangkas alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk RAPBN 2026. Untuk mengompensasi pemotongan ini, pemerintah menyiapkan strategi ekonomi baru. Yaitu program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, sebagai penopang baru ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Pemerintah kini mengalihkan fokusnya pada program-program lintas kementerian yang lebih langsung menyentuh rakyat, dengan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai inisiatif utamanya.
Langkah ini tidak hanya menjadi kompensasi atas pengurangan TKD, tetapi juga menjadi fondasi baru untuk memperkuat ekonomi desa melalui suntikan dana langsung.
Baca Juga:Menko Pangan: Dana Pinjaman untuk Kopdes Merah Putih Terhambat Regulasi KeuanganMenpan RB Siap Tugaskan 243 ribu PPPK di Kopdeskel Merah Putih
Alokasi Dana untuk Perkuat Ekonomi Desa
Mendagri Tito Karnavian memastikan pemotongan alokasi TKD dari Rp919 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026) akan dikompensasi dengan program lain senilai Rp1.300 triliun. Salah satu program utamanya adalah Kopdeskel Merah Putih.
”Yang penting tepat sasaran dan memberi dampak ke seluruh daerah,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/9/2025) dikutip dari Antara.
Dukungan terhadap program ini dikuatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025.
PMK ini menjadi landasan hukum penyaluran dana sebesar Rp16 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025.
Dana ini akan disalurkan melalui pinjaman oleh bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BSI) kepada Kopdeskel dengan bunga rendah (6%), tenor panjang (6 tahun), dan masa tenggang 6-8 bulan.
Langkah ini juga menjadi jembatan untuk menyalurkan dana pemerintah pusat secara lebih langsung kepada masyarakat.
Mengawasi Implementasi
Kebijakan ini disambut positif oleh pengamat kebijakan publik. Yogi Suprayogi Sugandi, seorang pengamat dari Universitas Padjadjaran.
Baca Juga:Bupati Cirebon Tekankan Kopdes Merah Putih Fokus Garap Sektor PanganPemkab Cirebon Optimalkan Dana Bantuan Pusat Rp2 Miliar untuk Stimulan Awal Kopdes Merah Putih
Ia menilai alokasi dana SAL sebesar Rp16 triliun ini merupakan langkah berani dan strategis untuk menghidupkan kembali koperasi di pedesaan.
”Ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat desa. Koperasi di desa berfungsi mengelola usaha lokal, dan kebijakan ini memungkinkan dana pusat langsung menjangkau masyarakat desa,” kata Yogi.
Meski demikian, Yogi juga menekankan pentingnya pengawasan ketat. Ia menyarankan pelibatan lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan auditor independen di tingkat kabupaten/kota.