Namun, jika dibedah lebih dalam, kita akan menemukan bahwa fasilitas pendidikan berkualitas, guru-guru berprestasi, dan kelengkapan infrastruktur masih terpusat pada Pulau Jawa dan kota-kota besar. Anak-anak di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) masih dihadapkan pada fasilitas sekolah yang ala kadarnya. Komitmen Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi goyah ketika terjadi ketimpangan antara daerah yang mudah mengakses fasilitas pendidikan dengan daerah yang masih tertinggal jauh. Lebih jauh, kita akan melihat kesenjangan sosio-ekonomi, di mana pendidikan terbaik hanya didapatkan oleh orang-orang yang secara ekonomi mampu mengaksesnya, daripada anak orang miskin yang terjebak dalam kualitas pendidikan yang rendah. Pendidikan seharusnya menjadi alat social elevator.
Fakta sosiologis menunjukkan bahwa budaya pendidikan di Indonesia masih sangat berorientasi pada formalisme dan kredensialisme (pemujaan terhadap ijazah). Anak sekolah didorong untuk mengejar nilai angka tinggi, bukan pada pemahaman yang mendalam. Akibatnya, kita dihadapkan pada illusion of learning: anak-anak duduk di kelas, naik tingkat setiap tahun, lulus dengan nilai baik, tetapi mereka sebenarnya tidak memahami apa yang mereka pelajari. Anak-anak sekolah, tetapi mereka tidak paham.
Belajar yang memanusiakan sesuai Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berarti menumbuhkan kemampuan kognitif tingkat tinggi. Anak yang manusiawi dalam konteks intelektual adalah anak yang mampu membaca secara kritis, bernalar secara logis, dan menilai validitas informasi di tengah banjir hoaks era digital. Pendidikan yang sekadar mengejar kelulusan administratif tanpa membekali anak dengan daya kritis adalah bentuk pendangkalan intelektual. Sekolah seharusnya tidak boleh hanya menjadi padrik yang mencetak ijazah massal, melainkan harus menjadi kawah candradimuka pemikiran tempat martabat manusia dan akal budi dimuliakan.
Baca Juga:DPRD Cirebon Gebrak Mutu Pendidikan, Komisi I–IV Rapatkan BarisanBukan Bantuan Pemerintah, Pendidikan Gratis di Jabar Ternyata Dibiayai Keringat Pembayar Pajak
Sekolah sebagai Laboratorium Demokrasi
Sekolah adalah miniatur masyarakat, hal ini merujuk pada Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. SDG 4 menyatakan bahwa seluruh peserta didik harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mencakup hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai tanpa kekerasan, kewargaan global, serta penghargaan terhadap keragaman budaya. Jika ditelaah, sejatinya manifestasi dari Pendidikan Pancasila.