CIREBONINSIDER.COM— Kabupaten Cirebon bergerak cepat memacu roda ekonomi. Eksekutif dan legislatif resmi mengetok Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 di Ruang Abhimata DPRD, Senin (14/9/2026).
Ketukan palu ini bukan seremonial belaka. Kesepakatan tersebut menjadi sinyal hijau untuk mempercepat belanja daerah dan menggerakkan ekonomi warga di sisa tahun anggaran.
”Penggunaan APBD harus bergerak cepat. Terutama untuk memacu prioritas pembangunan dan pemulihan ekonomi,” tegas Bupati Cirebon Imron.
Baca Juga:Selamatkan Situs Sejarah: DPRD Kabupaten Cirebon Godok Raperda Cagar Budaya, Gandeng Pakar UGJ dan KemenkumhamPemkab Kuningan Tetapkan 13 Obyek Cagar Budaya, Ini Daftar Lengkapnya
Satu Ketukan, Tiga Arah Strategis
Rapat paripurna ini tak sekadar menuntaskan urusan tahun berjalan. DPRD dan Pemkab Cirebon langsung mengunci tiga langkah strategis sekaligus.
Pertama, penyesuaian anggaran 2026 yang menjadi fondasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) serta Rancangan Perubahan APBD 2026. Kedua, penyampaian Pemandangan Umum Fraksi sebagai pijakan awal pembentukan APBD 2027. Ketiga, peluncuran dua Raperda Inisiatif DPRD untuk memperkuat iklim usaha dan pelestarian identitas daerah.
Keseimbangan Ekosistem: Modal Masuk, Warisan Terjaga
Dua Raperda Inisiatif baru menjadi sorotan utama. Pemkab Cirebon mengirim pesan tegas: pasar dibuka lebar, namun sejarah tetap dipagari.
Lewat Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, birokrasi dipangkas. Cirebon siap memikat modal asing dan nasional masuk lebih cepat untuk membangkitkan lapangan kerja.
Namun, ekspansi industri tidak dibiarkan liar. Melalui Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pemkab Cirebon memasang benteng perlindungan. Pembangunan ekonomi dilarang keras menggerus situs sejarah dan identitas kultural wilayah Cirebonan.
Fokus Efisiensi dan Pengawasan Ketat
Proses pembahasan KUA-PPAS Perubahan berlangsung maraton antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Bupati Imron menekankan bahwa alokasi anggaran perubahan harus tepat sasaran. Pengawasan penyerapan anggaran kini diperketat agar terbebas dari kebocoran dan kelambatan eksekusi.
Baca Juga:Waspada Modus Catut Nama BRI, Ini Cara Bedakan Investasi Resmi dan Bodong!Investasi Rp3,8 Triliun APBN, Menkeu Purbaya Kunci Anggaran Sekolah Rakyat Prabowo
”Tujuannya jelas: optimalisasi anggaran yang tersedia harus benar-benar terasa dampaknya bagi kesejahteraan rakyat,” tambah Imron.Sinergi eksekutif dan legislatif ini menjadi jaminan kestabilan pelayanan publik dan percepatan pembangunan Cirebon ke depan.(*)