CIREBONINSIDER.COM - Langkah Bupati Indramayu Lucky Hakim menggandeng Kejaksaan Negeri Indramayu lewat penandatanganan Rencana Kerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bukan sekadar formalitas seremonial.
Ini adalah strategi pencegahan mutakhir untuk mengunci celah masalah hukum sebelum proyek dimulai.
Di tengah tingginya sorotan publik terhadap transparansi tata kelola anggaran daerah, Pemkab Indramayu memilih memasang pagar betis hukum sejak dini. Langkah ini menggeser paradigma lama: jaksa tak lagi hanya dipandang sebagai pengusut perkara, melainkan mitra strategis pengawal pembangunan.
Baca Juga:Indramayu Perketat Perda Miras Nol Persen dan Segel Warung Obat Keras, Bupati Lucky Perintahkan Sapu BersihGebrakan Lucky Hakim, SRT 1 Indramayu Jadi Senjata Ampuh Entaskan Kemiskinan
Mengunci Celah Hukum dari Meja Perencanaan
Masalah klasik pemerintahan daerah kerap berulang pada pola yang sama. Sengketa aset, kerancuan perizinan, hingga keraguan ASN dalam mengeksekusi anggaran akibat bayang-bayang ketakutan hukum. Dampaknya nyata, proyek pembangunan berjalan lambat, serapan anggaran tersendat, dan masyarakat yang dirugikan.
Kerja sama Pemkab dan Kejari Indramayu ini menyasar langsung ke akar masalah melalui tiga fokus utama.
Pertama, deteksi dini potensi masalah administrasi sebelum bergulir menjadi perkara pidana.
Kedua, mitigasi risiko dan penyelamatan aset daerah bermasalah melalui pendampingan hukum langsung.
Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi para pejabat pembuat komitmen agar tidak ragu mengeksekusi program strategis daerah.
Dari Pemadam Kebakaran Menjadi Pencegah Kebakaran
Keterlibatan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menempatkan jaksa sebagai pengacara negara. Pemkab Indramayu kini punya ruang resmi untuk meminta Pendampingan Hukum maupun Pendapat Hukum kapan saja saat merumuskan kebijakan yang riskan sengketa.
Langkah ini mempertegas komitmen kepemimpinan Lucky Hakim. Tata kelola pemerintahan yang bersih tidak cuma berhenti di slogan, melainkan diwujudkan dalam mekanisme kerja terukur.
Baca Juga:Gebrakan Lucky Hakim, Pelantikan Pj Sekda Indramayu dan Sinyal Reformasi Total Pelayanan PublikSiasat Indramayu Putus Cengkeraman Calo, Lucky Hakim Gembleng Ratusan Calon Pekerja Migran Tembus Pasar Jepang
Memindahkan fokus penyelesaian ke tahap administrasi awal secara efektif menekan risiko kebocoran anggaran serta meminimalkan potensi proyek mangkrak di lapangan.
Dampak Langsung bagi Warga Indramayu
Pemerintahan yang transparan dan berkepastian hukum berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik.
Ketika perangkat daerah bekerja tanpa rasa cemas yang tak perlu, eksekusi jalan, fasilitas kesehatan, perizinan usaha, hingga program bantuan masyarakat dapat bergulir lebih cepat, tepat, dan akuntabel.(*)