Aspek sanitasi lingkungan juga menjadi sorotan tajam. Meski seluruh 183 SPPG telah dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), baru 176 unit yang pengelolaannya dinilai memenuhi standar. Bahkan, baru 37 SPPG yang tercatat benar-benar lolos kualifikasi baku mutu air limbah.
Dari sisi kualitas SDM dan keselamatan kerja, sebanyak 152 SPPG telah mempekerjakan tenaga masak bersertifikat chef, 125 SPPG memegang sertifikat halal, serta 162 SPPG sudah mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Stop Pasokan Luar, Wajib Serap Produk Lokal
Bupati Kuningan juga menyoroti kebiasaan sejumlah SPPG yang masih mendatangkan bahan pangan dari luar daerah. Padahal, potensi komoditas pangan lokal di Kuningan sangat melimpah.
Baca Juga:Cek Menu Sekolah Anak Real-Time, BGN Buka Portal 'Radar MBG' untuk Orang TuaRatusan Siswa Karo Keracunan MBG, Kepala BGN Murka: Suspend Dapur dan Ancam Pemecatan ASN
Para camat yang bertindak sebagai Ketua Satgas tingkat kecamatan diinstruksikan untuk menyisir dan memastikan seluruh kebutuhan bahan baku SPPG diserap langsung dari petani, peternak, nelayan, pedagang pasar, BUMDes, hingga UMKM lokal. Langkah ini diyakini mampu menciptakan multiplier effect yang nyata bagi perputaran ekonomi kerakyatan di Kuningan.
Pondasi Menuju Visi Jabar Istimewa
Langkah ketat dalam penanganan gizi di Kuningan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan manusia di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak dan generasi muda merupakan fondasi utama untuk menurunkan tingkat pengangguran serta meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan pada 2029.
Dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Barat yang saat ini berada di angka 62,96, Pemprov Jabar membidik lonjakan target hingga angka 90 demi mewujudkan visi Jabar Istimewa. Pengawasan ketat serta integritas pelaksanaan program gizi di level kabupaten menjadi kunci vital agar investasi SDM ini tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan.(*)