Pemerintah bersama APPI kini bergerak menutup celah tersebut. Langkah utamanya adalah membatasi impor barang yang sudah bisa dibikin lokal, mempercepat sertifikasi juru las lewat asosiasi, dan mengunci proyek daerah agar wajib mengandalkan bengkel lokal.
APPI Pasang Badan, Bidik Proyek Strategis Daerah
Merespons tantangan tersebut, Ketua Umum APPI Budi Hadi Winata menyatakan kesiapan asosiasi untuk menjadi jembatan antara pengusaha las dan arah kebijakan pemerintah.
APPI secara resmi membidik keterlibatan aktif dalam program-program strategis berbasis kemasyarakatan, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Baca Juga:Tembok Ketat Pasar Tokyo Jebol, Kadin Bawa Tiga Komoditas 'Emas' UMKM Naik KelasPerpres 38/2026 Terbit: Bye-Bye Pelatihan Formalitas, Pemerintah Rombak Total Arah Bisnis UMKM!
“Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan penggerak perputaran ekonomi daerah. APPI siap memastikan pengusaha las lokal mendapatkan porsi pekerjaan tersebut,” tegas Budi.
Budi menambahkan, APPI kini menggenjot tiga agenda prioritas: Satu, standardisasi masif untuk kualifikasi juru las (welder) daerah. Dua, peningkatan kapasitas bengkel produksi lokal agar memenuhi standar industri. Tiga, penyediaan rantai pasok bahan baku yang lebih terjangkau dan stabil.
Menuju Kemandirian Manufaktur Kerakyatan
Kolaborasi antara Kemenkop-UMKM dan APPI di Cikarang ini menandai pergeseran fokus pemerintah: dari sekadar pemberi Bantuan Modal menjadi pembuka jalan pasar.
Penguatan industri pengelasan nasional kini tak lagi dipandang sebatas aktivitas pertukangan, melainkan tulang punggung rantai pasok industri manufaktur, konstruksi, dan otomotif nasional yang mandiri dan berdaya saing.(*)